KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Provinsi Papua Selatan mengalami inflasi sebesar 1,06 persen(mtm) pada Januari 2026. Sedangkan lima provinsi lainnya di Tanah Papua secara bulanan mengalami deflasi.
BI Provinsi Papua mencatat inflasi di Provinsi Papua Selatan dikarenakan semakin menipisnya stok pangan lokal pasca HBKN Nataru dan ketidakpastian cuaca.
Inflasi tahunan pada bulan Januari 2026 secara agregat menunjukkan adanya peningkatan sebagai dampak dari low-base effect diskon tarif listrik di Januari 2025. Selain itu, gejolak ketidakpastian global turut mendorong peningkatan harga emas.
Berdasarkan kelompoknya, inflasi pada bulan Januari 2026 disebabkan utamanya oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan selama tahun baru seiring terbatasnya pasokan pangan lokal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono menyampaikan komoditas penyumbang inflasi di Papua Selatan didorong komoditas Ikan Mujair dengan andil sebesar 0,55 persen, emas perhiasan memiliki andil 0,22 persen, sayuran kangkung andil 0,10 persen, daging ayam ras andil 0,09persen dan bawang merah memiliki andil 0,06 persen.
Di sisi lain, komoditas utama penyumbang deflasi pada Provinsi Papua Selatan yaitu angkutan udara dengan andil sebesar -0,14 persen, diikuti dengan sawi hijau andil -0,06 persen, bensin -0,03 persen, buncis-0,03 persen dan wortel -0,02 persen.
Guna menekan inflasi di wilayah kerja Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB), BI setempat menekankan perlunya keterjangkauan harga dengan merekomendasikan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh wilayah kerjanya dengan penguatan sisi pasokan dengan harapan dapat meningkatkan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Kemudian melakukan identifikasi kelompok tani potensial untuk pemetaan ketersediakan pasokan komoditas di Provinsi Papua dan DOB.
BI setempat juga telah menyalurkan bantuan sarana prasarana kepada salah satu kelompok tani di Kabupaten Jayawijaya untuk menunjang distribusi hasil pangan dan keikutsertaan pada GPM.
Kemudian, untuk mendukung penguatan koordinasi dan sinergi TPID, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi bersama antara BI baik dengan pemerintah daerah untuk upaya pengendalian inflasi menjelang Bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 2026. *** (Katharina)
