KABARPAPUA.CO, Wamena – Penjabat Bupati Nduga, Edison Nggwijangge menegaskan telah menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilukada secara 100 persen dengan realisasi bertahap
“Penandatanganan NPHD Pemilukada, baik KPU, Bawaslu, Pengamanan TNI-Polri telah kami lakukan 100 persen. Untuk realisasi secara bertahap,” kata Edison dalam Rakor Pemilu 2024 se-Papua Pegunungan di Gedung Aithosa Wamena, Rabu 7 Februari 2024.
Edison menuturkan, secara topografi Nduga berada di daerah yang sulit dijangkau trasportasi darat, udara maupun laut. Selain itu, Nduga juga mengalami kesulitan dari sisi Kamtibmas.
“Kami memang di tengah kesulitan, namun pemerintah daerah bersama dengan forkopimda berkomitmen siap mengamankan agenda Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang,” ucapnya.
Upaya Pemkab Nduga Sukseskan Pemilu 2024
Penjabat Bupati Nduga, Edison Nggwijangge memaparkan kesiapan Pemilu 2024 dalam Rakor se-Papua Pegunungan di Wamena, Rabu 7 Februari 2024. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi)
Edison mengatakan, Pemerintah Nduga telah membangun Kantor KPU pada tahun 2022. Pemerintah juga menghibahkan kendaraan untuk menunjanga penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.
Pada kesempatan itu, Edison juga memaparkan soal zonasi tempat pencoblosan dari 3 derah pemilihan (Dapil) khusus 27 distrik yang terpusat di Kota Kenyam.
Namun, Edison melanjutkan, ada 3 distrik yang tetap melaksanakan pencoblosan, karena kondisi dianggap aman. Ketiga distrik ini meliputi, Mbua, Iniye, dan Distrik Dal.
“Kendala kami saat ini adalah sekitar 3.000 lebih KPPS, baik dari KPU maupun Bawaslu semua masih ada di Wamena. Mereka terkendala penerbangan, sementara 6 hari lagi, semua harus sudah berada di Kota Kenyam,” bebernya.
Anggaran dan Transportasi KPPS Jadi Kendala
Penjabat Bupati Nduga, Edison Nggwijangge saat menghadiri Rakor Pemilu se-Papua Pegunungan di Wamena, Rabu 7 Februari 2024. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi)
Saat ini, Pemerintah Nduga bersama penyelenggara Pemilun sedang mengupayakan aviasi penerbangan untuk mengangkut KPPS ke Kota Kenyam.
“Kami mengharapkan melalui forum ini bersama pemerintah provinsi untuk sama-sama mencari solusi atas kesulitan penerbangan tersebut,” ucapnya.
Selain penerbangan, Edison mengaku masalah anggaran untuk mengangkut KPPS masih menjadi kendala. Sebab dalam NPHD, pemerintah hanya mengkhususkan pembiayaan Pemilukada.
“Jadi tidak ada pembiayaan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), karena NPHD mengkhususkan pembiayaan Pemilukada nanti. Untuk itu mohon pertimbangan bersama,” tuturnya. *** (Stefanus Tarsi)
