KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, resmi meluncurkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Papua di Aula Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Papua, Senin, 2 Juni 2025.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memangkas rantai distribusi barang yang selama ini menjadi salah satu faktor tingginya harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut.
Dalam acara peluncuran itu, Mendes PDT Yandri Susanto yang didampingi Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme para kepala daerah dan kepala kampung yang aktif mendukung pembentukan koperasi ini.
“Hampir 70 persen desa dan kelurahan di Papua telah menggelar musyawarah desa khusus untuk pembentukan koperasi, dan kami menargetkan seluruhnya rampung pada bulan Juli mendatang,” ujar Yandri.
Yandri optimis bahwa koperasi ini akan mampu menjadi solusi atas disparitas harga di Papua, yang selama ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat setempat.
“Kami yakin koperasi desa dan kampung di empat provinsi di Papua dapat berjalan baik, terutama dalam menekan disparitas harga. Dengan hadirnya koperasi ini, kami dapat memangkas rantai tengkulak yang sering kali memperberat beban masyarakat,” jelas Yandri.
Menurut Yandri, pihaknya ingin memastikan program ini berjalan dengan baik dan sesuai progres yang telah direncanakan. Sebab lebih dari sekadar alat distribusi, Koperasi Merah Putih juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan negara ke seluruh masyarakat Papua.
“Kami ingin koperasi ini menjadi wadah yang tidak hanya memotong rantai tengkulak, tetapi juga memberantas praktik rentenir yang selama ini menjerat rakyat,” tegas Yandri.
Yandri juga memastikan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih tidak akan mengganggu usaha masyarakat yang telah lebih dulu berdiri, melainkan akan menjadi pelengkap dan pendukung bagi perkembangan ekonomi lokal.
Hal ini diamini Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, yang menyatakan, pemerintah telah menurunkan tim khusus untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program ini di seluruh wilayah Papua, termasuk Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Pegunungan. ***(Imelda)
