KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Papua menyebut ada potensi kerawanan gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada Pilkada 2024.
Potensi gangguan KKB terjadi di wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang menjadi basis markas kelompok tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, Senin 30 September 2024.
Komnas HAM Papua mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara pada Pilkada 2024. Selain hak untuk memilih, juga hak untuk dipilih dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada.
“Komnas HAM Papua memberi perhatian terhadap pemenuhan hak pilih kelompok marginal rentan. Kami meminta para calon kepala daerah, tim sukses dan para pendukung calon kepala daerah mengikuti proses pilkada secara jujur, adil, serta menghindari politik transaksional,” ucapnya.
Frits mengajak masyarakat memilih calon kepala daerah (cakada) memiliki kesadaran tentang HAM. “Kepala daerah mengemban posisi strategis dalam mewujudkan kebijakan daerah terutama menempatkan kepentingan rakyat dan perlindungan HAM,” katanya.
8 Kriteria Calon Kepala Daerah Sadar HAM
Komnas HAM Papua telah menetapkan 8 kriteria calon kepala daerah sadar HAM. Kriteria tersebut diantaranya memiliki visi misi dan program kerja selaras penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM.
Kemudian memperkuat progran kerja pembangunan daerah yanh berspektif HAM inklusif dan berkelanjutan. Memiliki komitmen untuk memperkuat demokrasi, supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dan tidak korupsi.
Selain itu juga memiliki komitmen untuk mengikuti proses pemilihan yang jujur, adil kedepankan visi misi. Lalu, program politik transaksional dan penggunaan isu SARA.
“Jadi untuk memastikan jaminan keamanan dan penyelengara pemilukada, sehingga memungkinan setiap warga yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak konstitusionalnya secara aman dan damai. Hal ini agar mengikuti proses pilkada secara jujur adil,” ujarnya.
Frits menambahkan Komnas HAM Papua berkomitmen untuk melakukan pemantauan terhadap jalannya Pilkada 2024 di Tanah Papua. Hal ini dilakukan agar terwujud Pilkada yang inklusif, dan adil serta sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. *** (Imelda)
