KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – DPR Papua mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada penutupan Rapat Paripurnah yang digelar pada Rabu malam, 16 Juli 2025.
Ketua DPR Papua, Denny H Bonay, membuka penutupan rapat paripurna dengan penegasan bahwa DPR Papua telah secara resmi menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Keputusan tersebut, kata Denny, mencerminkan akuntabilitas dan pengelolaan fiskal yang efektif oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Denny juga menjabarkan capaian anggaran daerah 2024: pendapatan daerah berhasil direalisasikan sebesar Rp3,059 triliun, melampaui target anggaran sebesar Rp3,044 triliun.
Sedangkan belanja daerah, kata Denny, terealisasi sebesar Rp3,802 triliun, dari anggaran Rp4,255 triliun, menunjukkan penyerapan anggaran yang efisien.
“Defisit anggaran tercatat sebesar Rp742,9 miliar, ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp1,22 triliun. Dan pemerintah mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp486,183 miliar. Ini mencerminkan efisiensi dan optimalisasi belanja,” terang Denny.
Denny mengungkapkan Raperdasi ini akan segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu maksimal tiga hari untuk dievaluasi, sebelum ditetapkan dalam lembaran daerah.
Denny juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR Papua, termasuk alat kelengkapan dewan, fraksi, dan kelompok khusus, atas dedikasi dan ketekunan menyelesaikan pembahasan Raperdasi.
“Proses pembahasan dinilai berlangsung secara serius dan penuh tanggung jawab. Persetujuan ini merupakan bukti nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif, demi kemajuan Papua yang lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni dalam sambutannya mengapresiasi semangat kemitraan dan sinergi bersama DPR Papua, yang berhasil menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Adapun langkah strategis ke depan, gubernur menyoroti pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar Papua tak terus bergantung pada dana transfer.
“Atas hal itu pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja BUMD, menata pengelolaan aset daerah dan diversifikasi usaha daerah yang mendukung kemandirian fiskal,” jelas Agus.
Menurut Agus, prioritas belanja untuk kesejahteraan, yakni belanja daerah diarahkan pada sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.
“Pemerintah menjamin pelaksanaan APBD akan tetap transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Agus mengajak seluruh warga Papua untuk ikut berpartisipasi aktif dalam Pilkada pada 6 Agustus 2025.
“Gunakan hak pilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Mari jaga persatuan dan hindari konflik demi Papua yang lebih maju,” jelasnya.
Agus juga menekankan netralitas ASN dan pentingnya menciptakan iklim kondusif demi Pilkada yang jujur dan adil.
“Semangat kemitraan dengan DPR Papua adalah fondasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang asli Papua,” terangnya. ***(Imelda)
