KABARPAPUA.CO, Mimika – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah bersama para pemangku kepentingan dari delapan kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah, telah menyelesaikan rangkaian Rapat Koordinasi Teknis (Rakotek) Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan ini digelar selama dua hari, 11-12 November 2026 di Timika.
Kegiatan ini diisi dengan pembukaan resmi serta penyampaian materi dari sejumlah narasumber penting, antara lain Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda), Kementerian Keuangan (DJPK), Bappenas (Direktorat Pembangunan Timur Indonesia), serta PPKP terkait evaluasi dan perencanaan pembangunan.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi mengatakan, dalam forum tersebut membahas berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan sesuai bidang masing-masing, yakni ekonomi dan sosial budaya, fisik dan prasarana, pengendalian pembangunan daerah dan inovasi daerah.
“Dari hasil keseluruhan diskusi, disepakati lima poin rekomendasi utama yang akan disampaikan kepada pimpinan daerah, baik provinsi dan delapan kabupaten sebagai bahan acuan kebijakan serta penentuan prioritas pembangunan ke depan,” jelas Eliezer.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi saat mebuka resmi Rakotek Perencanaan Pembangunan Daerah. (Foto dok: IST)
Adapun lima poin rekomendasi itu, diantaranya. Pertama, membangun forum koordinasi dan komunikasi resmi antara Bapperida Provinsi Papua Tengah dan kabupaten dalam bentuk rapat koordinasi/forum pengendalian dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun dan menjadi agenda tetap pemerintah daerah.
Kedua, melaksanakan penyelarasan perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten dengan memperhatikan capaian indikator makro dan isu strategis daerah.
Ketiga penajaman terhadap pencapaian dan intervensi daerah terhadap isu-isu nasional, program prioritas nasional, program prioritas provinsi, dan program prioritas kabupaten.
Keempat, memastikan setiap tahap perencanaan yang disusun bappeda/bapperida provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan timeline pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Kelima menindak lanjuti hasil rekomendasi dan keputusan bersama sesuai rencana tindak lanjut hasil rakor bappeda/bapperida se-Papua Tengah tahun 2026.
Selain kelima poin utama tersebut, kata Eliezer, forum juga menyoroti pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data utama.
“Data yang akurat, mutakhir, dan valid sangat diperlukan untuk disinergikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” terangnya.
Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk membawa hasil kesepakatan dan berita acara Rakortek ini kepada pimpinan daerah masing-masing, serta merencanakan pelaksanaan forum selanjutnya di tingkat kabupaten pedalaman sebagai tuan rumah berikutnya. ***(Agies Pranoto)
