KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Minggu malam, 13 September 2026 hingga Selasa, 15 September 2026.
Titik api dilaporkan muncul di kawasan pinggir Jalan Kampung Waroki menuju Bandara dan Kampung Kali Senen wilayah Distrik Nabire Barat, serta di lahan kosong Kampung Wanggar Sari dan Kampung Karadiri II wilayah Distrik Wanggar. Akibatnya, asap kembali menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Nabire dan mengganggu jarak pandang dan aktivitas warga.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Papua, Maikel Peuki menjelaskan kejadian ini menambah panjang deret karhutla yang melanda Nabire sejak pertengahan tahun. Itu juga dibuktikan dengan data dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karhutla telah melanda 7 distrik di Nabire yakni Teluk Kimi, Nabire Kota, Nabire Barat, Wanggar, Nabire, Makimi, dan Yaur sejak18 Juli hingga akhir Agustus 2026, dengan total area terbakar mencapai lebih dari 396 hektare.
Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Papua Tengah mencatat puluhan kejadian kebakaran di sekitar konsesi kelapa sawit, termasuk di area bernilai konservasi tinggi (HCV) dan blok-blok tanaman milik PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adi Perkasa.
WALHI Papua menilai pola berulang karhutla menyebabkan asap terus terjadi di kawasan yang sama selama beberapa tahun terakhir dan kerap ditemukan di sekitar atau di dalam area konsesi perusahaan. “Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pencegahan, bukan semata soal cuaca kering atau pembakaran oleh masyarakat. Karhutla semakin masif di tanah Papua dan hampir semua titik panas yang diverifikasi di lapangan berujung menjadi titik api yakni sebuah kondisi yang krusial bagi tanah Papua,” katanya.
Karhutla di Nabire berdampak langsung pada kesehatan warga akibat paparan asap, mengganggu penerbangan, serta mengancam ruang hidup masyarakat adat yang bergantung pada hutan dan lahan di sekitar kawasan terdampak.
“Bakar hutan bukan solusi datangkan hutan, itu sama dengan membuat polusi. Dulu Tahun 80-90, orang tua bakar hutan hari ini, besok minta hujan turun, sekarang beda, hari ini kabar hutan, besok polusi, sesak napas, batuk, sakit mata, ispa dan berbagai macam penyakit lainnya,” jelasnya.
Maka, WALHI Papua mendesak:
1. Pemerintah Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah segera menetapkan status siaga darurat karhutla serta mempercepat pengerahan bantuan pemadaman, termasuk water bombing untuk titik api yang tidak terjangkau armada darat.
2. Kementerian LHK dan aparat penegak hukum melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap perusahaan pemegang konsesi di sekitar titik-titik kebakaran, termasuk PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adi Perkasa, untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan karhutla.
3. Penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pihak, baik korporasi maupun individu yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran lahan, tanpa menjadikan masyarakat kecil sebagai kambing hitam tunggal.
4. Pemerintah memperkuat sistem deteksi dini, patroli gabungan, dan pemeliharaan sekat bakar secara berkelanjutan, bukan hanya reaktif saat kebakaran sudah meluas.
5. Pemulihan hak, dukungan bama dan pendampingan bagi warga terdampak asap dan kehilangan lahan, khususnya masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada hutan.
(Rls/Katharina)
