Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

PUBLIK · 26 Nov 2025 23:07 WIT

FGD Keamanan Yahukimo, Bupati Didimus Ajak Rajut Persaudaraan


					FGD Keamanan di Yahukimo yang diprakarsai Firm Pieter Ell dan rekans. Foto: Katharina/KLanarpapua.co Perbesar

FGD Keamanan di Yahukimo yang diprakarsai Firm Pieter Ell dan rekans. Foto: Katharina/KLanarpapua.co

KABARAPPUA.CO, Kota Jayapura–  Firma hukum Pieter Ell & Rekan menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Membangun Kesadaran Keamanan Masyarakat di Kabupaten Yahukimo Pasca Pemilukada 2024” yang dilaksanakan Rabu 26 November 2025.

FGD tak hanya  membahas keamanan, tetapi juga membuka tabir sengketa ratusan Kepala Kampung yang mandek sejak 2021.

Dalam sambutannya, Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli memastikan persaudaraan dan hubungan kekeluargaan jauh lebih penting daripada kepentingan politik pasca-Pemilukada 2024.

“Yahukimo adalah rumah besar kita bersama. Hubungan kekeluargaan dan adat jauh lebih berharga daripada kepentingan sesaat pasca-Pemilukada,” katanya.

FGD dihadiri 70-an peserta mempertemukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah,  pemuda, mahasiswa, aparat keamanan, tokoh masyarakat dan adat, serta praktisi hukum dan  menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menjadi panduan strategis untuk menciptakan kedamaian di Yahukimo. 

Hadir sebagai narasumber dalam FGD tersebut DR (C) Pieter Ell, Mayor Inf Sutrisna Bactiar (Kasdim 1715/Yahukimo), Kompol Komarul Huda (Wakapolres Yahukimo), Viktor Manengke (akademisi) , Son Pehabol (Ketua DPRD Yahukimo), dan Redison Manurung (Sekda Yahukimo).

Dalam FGD menghasilamn 4 rekomendasi yakni:

  1. Patroli Gabungan: Pelaksanaan patroli gabungan setiap hari oleh TNI-Polri dan masyarakat sipil di ibu kota Dekai dan sekitarnya untuk menjaga stabilitas keamanan.
  2. Penundaan Eksekusi PK MA: Penundaan eksekusi Putusan PK MA Nomor 174 PK/TUN/2023 (tentang SK pengangkatan Kepala Kampung 2021) hingga adanya putusan akhir atas Peninjauan Kembali Kedua (PK-II) yang diajukan oleh Pemda Yahukimo. Rekomendasi ini menjadi sorotan tajam karena berkaitan langsung dengan kekosongan jabatan kampung yang menghambat pembangunan.
  3. Pengawasan Dana: Pengawasan ketat distribusi dana kampung dan dana BOS agar tepat sasaran dan tidak lagi menjadi “ladang konflik.”
  4. Pelibatan Tokoh: Pelibatan tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM di Yahukimo.

FGD ini menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan Yahukimo yang aman, stabil, dan memastikan pembangunan dapat kembali bergulir setelah terhambat sengketa kepala kampung selama empat tahun. *** (Katharina)

Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Nyalakan Literasi, PLN Hadirkan Pojok Baca di 16 Sekolah Raja Ampat

30 November 2025 - 12:45 WIT

Siborgonyi Bakal Jadi Sumber Air Baru di Jayapura 

29 November 2025 - 19:39 WIT

Aksi Nyata Srikandi Care PLN UP3 Nabire Turun Tangan Lawan Stunting

28 November 2025 - 23:06 WIT

Dedikasi Tanpa Pamrih, Sekumpulan Anak Muda Tebar Kebaikan hingga Pelosok Papua

27 November 2025 - 18:30 WIT

Ketua MRP Papua: Dana Otsus Besar, Tak Bisa Layani Kesehatan Orang Papua dengan Baik

26 November 2025 - 15:00 WIT

Modernisasi Pertanian, Kunci Keberhasilan Swasembada Pangan Indonesia

25 November 2025 - 01:07 WIT

Trending di PUBLIK