KABARPAPUA.CO, Nabire- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri resmi merilis data kependudukan nasional Semester I Tahun 2025 pada Kamis 28 Agustus 2025. Data ini dihimpun dari layanan Dukcapil di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang diolah secara nasional.
Untuk Provinsi Papua Tengah, jumlah penduduk tercatat 1.375.595 jiwa, dengan rincian 726.658 laki-laki dan 648.937 perempuan. Angka ini meningkat 6.483 jiwa dibanding semester II Tahun 2024 yang berjumlah 1.369.112 jiwa.
Dari data tersebut, jumlah penduduk tertinggi di Papua Tengah adalah Kabupaten Mimika dengan jumlah 320.839 jiwa, disusul Puncak Jaya dengan jumlah 220.704 jiwa, Nabire dengan jumlah penduduk 180.190 jiwa, Puncak dengan jumlah 178.580 jiwa, Intan Jaya sebanyak 138.109 jiwa, Paniai dengan jumlah penduduk 126.876 jiwa, Dogiyai sebanyak 117.129 jiwa dan Deiyai dengan sebaran penduduk sebanyak 93.168 jiwa.
Sekretaris Dinas Admindukcapil Papua Tengah, Yeremias menyebutkan peningkatan jumlah penduduk tidak terlepas dari upaya strategis pemerintah daerah. Dukcapil Papua Tengah bersama delapan kabupaten terus menggenjot pelayanan administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi, termasuk program jemput bola pelayanan hingga ke distrik dan kampung-kampung terpencil.
“Dengan dukungan dana Otonomi Khusus, sejak 2023–2024 Dinas Dukcapil telah dibekali peralatan perekaman mobile, printer KTP-el, hingga ribon dan film. Hal ini memungkinkan layanan langsung ke masyarakat, sehingga warga di daerah jauh tidak perlu lagi datang ke ibu kota kabupaten,” jelas Yeremias.
Selain jemput bola, strategi lain yang ditempuh yaitu sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan, kerja sama dengan lembaga pengguna data, serta penerapan kewajiban penggunaan data kependudukan pada seluruh layanan publik.
Dukcapil Papua Tengah menargetkan pada Semester II Tahun 2025, jumlah penduduk yang tercatat bisa lebih meningkat lagi. Yeremias menekankan, dukungan anggaran dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta partisipasi aktif warga sangat dibutuhkan agar setiap penduduk memiliki identitas kependudukan yang sah.
“Dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP-el, akta kelahiran maupun dokumen lainnya sangat penting. Selain menjadi identitas resmi, dokumen ini juga menjadi kunci utama dalam mengakses berbagai layanan publik,” katanya. *** (Vero)
