KABARPAPUA.CO, Serui – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Yapen mengikuti peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Senin, 21 Juli 2025.
Acara peluncuran Kelembagaan 80.000 KDMP ini dihadiri secara langsung Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP Zulkifli Hasan. Kegiantannya dilaksanakan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam arahanya menyampaikan, koperasi merupakan alat perjuangan rakyat kecil untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
“Dimana, peluncuran 80.081 KDMP gerakan nasional strategis untuk memutus dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang menghambat kemajuan rakyat,” jelasnya.
Prabowo menggambarkan, koperasi sebagai simbol kekuatan kolektif, ibarat lidi yang lemah jika sendiri namun kuat saat disatukan. Ia menegaskan, koperasi wadah bagi masyarakat lemah secara ekonomi untuk saling menguatkan, serta merupakan instrumen strategis dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.
Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy mengungkapkan, daerahnya memiliki 165 kampung/kelurahan yang akan menjalankan KDMP. Untuk Provinsi Papua, Kota Jayapura dan Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi dua daerah yang telah mencapai 100 persen kelengkapan legalitas badan hukum koperasi.
“Tugas kita adalah memfasilitasi tempat yang telah tersedia di kelurahan ataupun kampung agar koperasi ini dapat segera berjalan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat,” terang Benyamin.
Benyamin berharap, kerjasama dari Dinas Koperasi dan UKM Kepulauan Yapen, Dinas Pemberdayaan Kampung, serta dukungan pihak keamanan dalam mendukung program KDMP.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Yapen, Imelda Welmina Sanadi mengatakan, Kepulauan Yapen telah 100 persen terlegalitas dan dibawah badan hukum.
“Nantinya yang dijual, yakni potensi-potensi kelurahan dan kampung, seperti pertokoan dan apotek yang tergabung dalam satu gerai,” katanya.
Imelda menjelaskan, pendanaan awal KDMP berasal dari plafon pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Bank Himbara) melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus koperasi.
“Jadi bukan dari APBN atau dana desa. Dimana, pemerintah mendukung percepatan pendiriannya melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, dengan fokus pada fasilitas pinjaman,” jelasnya.
Imelda berharap, kehadiran KDMP dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. “Ini menjadi semangat untuk koperasi desa dan kelurahan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” terangnya. ***(Ainun Faathirjal)
