KABARPAPUA.CO, Jayapura– Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi dengan menurunkan harga Pertamax Series dan Dex Series. Penyesuaian harga ini berlaku mulai 1 Mei 2025 secara serentak di seluruh Indonesia.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyampaikan penyesuaian harga akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak, yaitu Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus, dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah.
“Penurunan harga Pertamax Series dan Dex Series kami pastikan tetap paling kompetitif, dan kami lengkapi dengan beragam promo serta cashback menarik untuk pembelian BBM Non-Subsidi di aplikasi MyPertamina,” ujar Heppy.
Selain memberikan harga yang lebih terjangkau, konsumen akan mendapat tambahan cashback, harga lebih hemat dan dobel perolehan loyalty points MyPertamina dari transaksi pembelian BBM Pertamax Turbo, Pertamax dan Pertamina Dex pakai aplikasi MyPertamina.
Termasuk promo hemat Rp300 per liter dalam program I Like Monday untuk pembelian BBM Pertamax Turbo, Pertamax, dan Pertamina Dex pada hari Senin, serta promo Thank God It’s Fuel Day setiap hari Jumat.
“Pelanggan dapat manfaatkan melalui transaksi di aplikasi MyPertamina. Tambahan bonus double loyalty points juga tersedia untuk pembelian di akhir pekan, serta berbagai tambahan cashback dari beragam metode pembayaran menggunakan kartu kredit dan e-wallet yang dapat Anda gunakan di aplikasi MyPertamina,” ujar Heppy.
Dengan penyesuaian ini, maka harga BBM Non-Subsidi per 1 Mei 2025 adalah sebagai berikut:
– Pertamax (RON 92): Rp12.700/liter, turun Rp100/liter dari sebelumnya Rp12.800/liter
– Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.600/liter turun Rp200/liter dari sebelumnya Rp13.800/liter
– Dexlite (CN 51): Rp13.650/liter turun Rp250/liter dari sebelumnya Rp13.900/liter
– Pertamina Dex (CN 53): Rp14.050/liter turun Rp150/liter dari sebelumnya Rp14.200/liter
Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen, meliputi wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku dan Maluku Utara. *** (Siaran Pers)
