KABARPAPUA.CO, Wamena – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua terus berupaya mendorong peningkatan transaksi berbasis digital di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
Salah satu caranya dengan menggelar sosialisasi kanal pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) di Kabupaten Jayawijaya, Kamis 25 April 2024.
Penjabat Sekda Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep membuka resmi sosialisasi yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo Wamena. Turut hadir, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Kabid Pembendaharaan.
Wasuok Demianus Siep dalam sambutannya mengapresiasi Bank Indonesia Papua yang telah berinisiatif untuk melaksanakan Sosialisasi Kanal digital Qris dan Kartu Kredit.
Transaksi Keuangan Non Tunai Cegah Kebocoran
Menurut dia, sosialisasi ini selaras dengan Instruksi Kemendagri Peraturan Nomor 56 Tahun 2021. Peraturan ini berkaitan tentang tata cara implementasi elektronik transasksi pemerintah daerah untuk mendorong transasksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah.
“Implementasi transaksi keuangan pemerintah daerah secara non tunai dapat meningkatkan efesien, mencegah kebocoran serta menjadi trigger positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Transaksi keuangan bisa lebih efesien, inklusif keuangan daerah lebih maju yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Wasuok menilai penerapan digitalisasi sangat bagus, namun jaringan internet yang tidak memadai masih menjadi kendala di Papua Pegunungan. Kondisi ini dapat menghambat transaksi digital.
“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik agar kita semua memiliki presepsi, wawasan, serta pengetahuan yang sama. Utamanya terkait dengan implementasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD,” pesannya.
7.057 Pelaku Usaha Lokal Dukung Transaksi Digital
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Thomi Andreas, mengatakan digitalisasi tidak hanya berlaku di kota besar saja, namun juga di tanah Papua. “Pemerintah bersama BI telah mengambil langkah, baik dari sisi oprasional maupun kebijakan mendorong akselerasi pemulihan perekonomi nasional,” katanya.
Berdasarkan data per Maret 2024, tercatat volume transaksi QRIS di Papua Pegunungan mencapai 159 ribu transasksi atau 6,43. Untuk itu, BI Papua terus mendorong peningkatan penggunaan berbasis digital kepada masyarakat Papua Pegunungan.
Thomi mengajak masyarakat Papua Pegunungan untuk transaksi menggunakan QRIS. Sebab, sudah ada 7.057 pelaku usaha menggunakan QRIS di Papua Pegunungan untuk mendukung transaksi digital. *** (Stefanus Tarsi)