KABARPAPUA.CO, Kaimana – Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Martina Sawi menceritakan kisah seram usai menjaring aspirasi masyarakat di Kampung Pigo, Tantura Maskur, Kabupaten Kaimana, Sabtu 23 Desember 2023.
Mereka terjebak selama 6 jam di hutan belantara gegara ruas Jalan Trans Papua Barat yang menghubungkan Kabupaten Kaimana-Wondama dan Teluk Bintuni dipalang warga. Kondisi ini memaksa Marthin berjalan kaki pada malam hari.
“Saat itu kami baru selesai kegiatan penyaluran aspirasi di Kampug Pigo dan Tantura Maskur. Jadi kami dari arah Kaimana mau kembali ke Manokwari melalui jalur darat,” kata Marthina kepada KabarPapua.co lewat gawainya, Minggu 24 Desember 2023.
Marthina menjelaskan, pengalaman itu terjadi sekitar Pukul 22.00 WIT. Mobil yang mereka tumpangi harus terhenti, karena ada pemalangan. Mereka juga terpaksa harus berjalan kaki sejauh 3 kilometer untuk sampai ke kamp perusahan.
Marthina bersama staf akhirnya memutuskan meminta bantuan ke pihak perusahaan untuk melakukan negosiasi dengan masyarakat. Negosiasi itu berhasil hingga masyarakat membuka sedikit palang jalan pada subuh pukul 04.00 WIT.
Perempuan Kaimana ini mengaku sempat was-was takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti di daerah lain. Ia pun mengaku sangat bersyukur, karena bisa pulang dengan selamat sampai tujuan.
“Pemalangan itu oleh masyarakat dari beberapa desa di Teluk Wondama sebagai pemilik hak ulayat. Mereka melarang dengan keras bagi siapapun untuk melintas dijalan ini, baik pemerintah, perusahan maupun masyarakat umum,” ujarnya.
Alasan Warga Palang Jalan
Anggota Manjelis Rakyat Papua Barat, Martina Sawi (duduk bagian depan) bersama kaum perempuan dan anak-anak di Kampung Pigo ,Kaimana. (Foto Istimewa)
Menurut masyarakat yang melakukan pemalangan, Martina mengungkapkan, jalan tersebut dibangun oleh perusahan dan bukan pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus membayar wilayah adat, serta segera membangun jalan aspal.
“Kita tidak bisa marah, karena ada beberapa hal yang menjadi keluhan mereka di sana terkait pelayanan. Mungkin langkah inilah yang harus mereka ambil agar pemerintah dapat mendengar keluhan mereka,” kata Marthina.
Berkaca dari pengalaman ini, Marthina meminta Pemerintah Kabupaten Kaimana- Pemerintah Teluk Wondama dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk duduk bersama. Langkah ini untuk menyelesaikan sekaligus mencari solusi persoalan tersebut.
Marthina menilai pertemuan pemerintah dan masyarakat sangat mendesak mengingat akses jalan tersebut sangat penting bagi daerah. Selain itu, jalan tersebut juga menjadi akses pelayanan kesehatan dari kota.
“Mereka ini berada di pedalaman yang jauh dari kota. Keluh kesah tangis dan keinginan mereka di sana adalah pelayanan dan kesejahteraan. Tangisan ini perlu mendapat tanggapan serius pemerintah kabupaten maupun provinsi, termasuk kami di MRPB,” bebernya. *** (Yosias Wambrauw)
