KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Herlin Beatrix Monim, memaparkan pelaksanaan tugas perdana yang dilakukan sehari pasca pelantikan.
Politisi NasDem itu mengungkapkan bahwa tugas perdana sebagai pimpinan definitif diawali dengan rapat evaluasi APBD Provinsi Papua Tahun 2025. Rapat digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua, yakni Sekda dan jajaran.
“Kami telah membahas bersama dan masih perlu ada pendalaman terkait hasil evaluasi. Besok kami akan melanjutkan rapat ini karena kita perlu melakukan penyempurnaan terhadap APBD bersama-sama dengan dewan,” kata Herlin.
Ia menjelaskan bahwa tindak lanjut evaluasi APBD akan diketahui setelah rapat lanjutan yang akan digelar besok. “Besok setelah rapat baru kita bisa mengetahui bersama bagaimana penyempurnaan APBD itu nanti,” terangnya.
Herlin menekankan bahwa pembahasan evaluasi APBD harus tetap dilaksanakan meskipun Alat Perlengkapan Dewan (APD) belum terbentuk. “Sampai saat ini belum selesai pembahasan. Kita masih bahas bersama sampai besok. Itu agenda pertama setelah pelantikan pimpinan definitif,” jelasnya.
Agenda lain yang dilaksanakan pada tugas perdana sebagai pimpinan definitif DPR Papua adalah membahas penetapan tata tertib dewan DPR Papua yang sudah disempurnakan oleh Kemendagri.
“Beberapa hari ini akan kita terima dan setelah itu kita akan melakukan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Tentu pembentukan AKD ini membutuhkan beberapa hari untuk kita bersama-sama pimpinan fraksi mengusulkan nama-nama dari anggota yang akan didistribusi ke dalam AKD. Lalu kita akan rapatkan dan melakukan pemilihan di setiap komisi dan Alat Perlengkapan lainnya,” paparnya.
Setelah AKD terbentuk, DPR Papua bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana amanat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Kalau belum terbentuk tentu kita tidak bisa melaksanakan tugas ini. Itu agenda kita dalam beberapa hari ke depan. Sebagai pimpinan definitif, kita juga sudah meminta Ibu Sekwan terus menopang tugas dan fungsi dewan serta berkomunikasi dengan Kemendagri untuk segera menyelesaikan tata tertib dewan ini. Tadi pagi kita sudah mendapatkan informasi bahwa tata tertib sudah selesai dan sebentar lagi kita akan terima untuk ditetapkan,” ucapnya.
Selain itu, DPR Papua juga telah menerima aspirasi masyarakat melalui mahasiswa yang menyampaikan penolakan terhadap program transmigrasi ke Papua. Namun, Herlin menyadari bahwa aspirasi tersebut belum bisa ditindaklanjuti secara maksimal karena AKD belum terbentuk.
“Masalah yang disampaikan terkait dengan demo program pemerintah dan aksi pro kontra di tengah masyarakat tentu akan ditangani oleh Komisi I. Maka itu, APD harus segera terbentuk,” katanya.
Herlin menambahkan bahwa ada agenda lain yang akan dibicarakan sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Papua. “Kita tentu akan bersama-sama mengawal itu dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan ini,” pungkasnya. *** (Imelda)
