KABARPAPUA.CO, Wamena – Sekelompok Pengusaha OrangAsli Papua (OAP) melakukan aksi protes untuk meminta audiensi di Kantor Dinas PUPR Papua Pegunungan pada Selasa 11 Juni 2024.
Aksi yang awalnya berjalan normal berubah tegang, karena adanya insiden pemukulan terhadap pengusaha OAP, Benny Hilapok. Koordinator Aksi Pengusaha OAP, Jhon Matuan menyayangkan adanya tindakan pemukulan oleh masyarakat.
“Pemukulan terhadap seorang pengusaha OAP ini sangat disayangkan. Yang jadi pertanyaan siapa yang mobilisasi masyarakat untuk menduduki Kantor Dinas PUPR dan melakukan aksi premanisme, pengeroyokan ini di luar dari agenda,” kata Jhon Matuan di Mapolres Jayawijaya.
Jhon Matuan menjelaskan, kedatangan pengusaha OAP untuk meminta audiensi dengan Kepala PUPR Provinsi Papua Pegunungan. Audiensi ini untuk mencari keadilan dalam pembagian paket pekerjaan di bawah Rp 2,5 miliar.
“Kita meminta kepolisian untuk memediasi pengusaha OAP dan Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua Pegunungan (HP OAPP) untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab kalau dilihat undang -undang menjamin untuk menyatakan pendapat dimuka umum. Hari ini kita bicara nasib dan tidak mengajak mereka perang,”kata Jhon Matuan.
Jhon Matuan juga meminta Penjabat Gubernur Papua Pegunungan tidak tinggal diam dengan persoalan ini. “PJ Gubernur harus ambil sikap untuk menjawab persoalan tuntutan dari teman-teman pengusaha OAPP. Jangan monopoli dalam pembagian paket pekerjaan,” katanya.
Sementara itu, Muly Wetipo menyebut aksi pemukulan dalam aksi demo pengusaha OAP adalah tindakan premanisme. “Mereka adalah kelompok premanisme, tolong dicatat. Aksi kami hari ini murni secara intelektual untuk menyampaikan aspirasi kami secara baik-baik, namun kami belum melakukan aksi, sudah dihadang oleh kelompok ini,” ungkapnya.
Terpisah Ketua Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua Pegunungan (HP OAPP), Pandimur Yikwa, mengatakan lembaga ini adalah mitra pemerintah, sehingga tak bisa menjadi lawan pemerintah.
“Kumpul-kumpul di jalan mengatasnamakan 8 kabupaten, ini tidak jelas dan tak benar. Karena itu kami datang melindungi pemerintah dan aktivitas pemerintah itu bebas berjalan, jangan ada yang ganggu,” tandasnya di halaman Kantor PUPR Papua Pegunungan.
Sebagai mitra pemerintah, HP OAPP tidak akan melepas tanggung jawab. Sebab, Daerah Otonomi Baru (DOB) hadir dari satu masalah besar. “Kami mengawal semua implementasi amanat Otsus. Ini tujuan berdirinya lembaga ini, bukan hanya paket pekerjaan yang kami rebutkan, karena itu tugas kami harus turun melindungi pemerintah,” katanya. *** (Stefanus Tarsi)
