KABARPAPUA.CO, Manokwari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat resmi meluncurkan Portal Data dan Dasbor Eksekutif PAPEDA (Papua Barat Ekosistem Satu Data) di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari.
Peluncuran yang dipimpin Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan ini, menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, penganggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gubernur Papua Barat Doiminggus Mandacan berikan sambutan saat meluncurkan Portal Data dan Dasbor Eksekutif PAPEDA di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari. (Foto dok: IST)
PAPEDA dikembangkan untuk menyediakan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat memantau capaian pembangunan, mengidentifikasi kesenjangan pelayanan antarwilayah, serta menentukan prioritas kebijakan dan alokasi anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan pentingnya pemanfaatan data yang disertai pemahaman terhadap kondisi masyarakat. “Kebutuhan masyarakat pesisir kepulauan dan pegunungan berbeda, sehingga data membantu kita menganalisis siapa yang belum terlayani dan di mana kesenjangan terjadi,” katanya.
“Namun pembacaan data harus disertai pengetahuan lapangan dan dialog dengan masyarakat. Inilah pengambilan keputusan berbasis bukti yang ingin kita perkuat melalui Bappeda,” kata Dominggus menembahkan.
Berfoto bersama dalam peluncurkan Portal Data dan Dasbor Eksekutif PAPEDA di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari. (Foto dok: IST)
Integrasikan Data untuk Mendukung Pembangunan Daerah
Ekosistem PAPEDA terdiri dari dua platform utama. Portal Data PAPEDA berfungsi sebagai pusat integrasi data daerah yang menghimpun ribuan dataset dari 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sementara itu, Dasbor Eksekutif PAPEDA menyediakan visualisasi data strategis untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah, termasuk pemantauan capaian RPJMD, kondisi fiskal daerah, pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus), serta pelaksanaan program prioritas Papua Barat periode 2025–2029.
Kedua platform ini diharapkan memperkuat pelaksanaan program unggulan daerah, antara lain Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif.
Pengembangan PAPEDA merupakan bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024, serta Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 31 Tahun 2023.
Dalam arahannya, Dominggus menekankan enam langkah untuk memastikan keberlanjutan PAPEDA, meliputi penguatan Forum Satu Data Daerah, pemutakhiran dan kelengkapan data, pemanfaatan PAPEDA dalam perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan, integrasi sistem dengan Kementerian Dalam Negeri, dukungan kelembagaan, SDM dan anggaran, serta pemantauan dan pelaporan berkala kepada gubernur.
Penguatan tata kelola data juga akan diperluas melalui koordinasi dengan tujuh kabupaten di Papua Barat, yaitu Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.
Berfoto bersama dalam peluncurkan Portal Data dan Dasbor Eksekutif PAPEDA di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari. (Foto dok: IST)
Kolaborasi Pemerintah Pusat, Daerah, dan Mitra Pembangunan
Pengembangan PAPEDA merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Diskominfo, Bappeda, BPS, dan seluruh OPD terkait, dengan dukungan pemerintah pusat serta mitra pembangunan. Proses pengembangannya telah berlangsung sejak Agustus 2026, mencakup peningkatan kapasitas aparatur, integrasi dan standardisasi data, hingga pengujian sistem.
Peluncuran PAPEDA turut mendapat apresiasi dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Australia.
Plt. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, dalam arahannya secara daring menekankan pentingnya keselarasan tata kelola data pusat dan daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, yang mewakili Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan, penguatan tata kelola data menjadi langkah strategis menuju pemerintahan yang semakin terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Konsul Jenderal Australia di Makassar, Sanchi Davis, yang turut memberikan sambutan secara daring, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperkuat pemanfaatan data bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Berfoto bersama dalam peluncurkan Portal Data dan Dasbor Eksekutif PAPEDA di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari. (Foto dok: IST)
Pengembangan PAPEDA mendapat dukungan Pemerintah Australia melalui SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia, melalui pendampingan teknis, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata kelola data, serta pemanfaatan data terpilah untuk mendukung pembangunan yang inklusif.
Dominggus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan PAPEDA. “Saya menyampaikan penghargaan kepada Bappeda, Diskominfo, seluruh OPD penyedia data, dan tim pengembang. Terima kasih juga kepada Kemendagri, Bappenas, BPS serta Pemerintah Australia melalui DFAT dan Program SKALA atas pendampingannya,” katanya.
Peluncuran PAPEDA ditandai dengan pemindaian telapak tangan secara simbolis oleh Gubernur Papua Barat, didampingi jajaran Forkopimda. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Papua Barat, Frans Pieter Istia, menyerahkan Buku Saku Panduan PAPEDA, sementara Plt. Kepala BRIDA Papua Barat, Charlie D. Heatubun, menyerahkan sertifikat hak cipta Portal Data PAPEDA kepada Gubernur.
Melalui PAPEDA, Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen memperkuat pengambilan kebijakan berbasis bukti, meningkatkan efektivitas pembangunan dan penggunaan anggaran, serta memastikan pelayanan dasar semakin menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat, termasuk daerah pesisir, kepulauan, dan pegunungan. Portal Data PAPEDA: papeda.papuabaratprov.go.id. ***(Siaran Pers/Diskominfo Persandian dan Statistik Papua Barat)
