KABARPAPUA.CO, Serui – Pembentukan Provinsi Papua Utara mencuat dalam pertemuan bersama Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar dengan pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Waropen, di Aula Hotel Elfanso Widuri, Kamis, 29 Oktober 2026.
Dalam pertemuan sebagai bagian reses itu, Wakil Bupati Waropen Yowel Boari turut menyampaikan harapan agar Kabupaten Waropen dipertimbangkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Utara yang mencakup wilayah adat Saireri.
Pertemuan ini menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi terkait pemekaran wilayah, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kebutuhan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Yowel juga mengatakan, dalam konteks rencana pembentukan Provinsi Papua Utara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Waropen memandang pemekaran sebagai salah satu aspirasi untuk mendorong pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan pemerintahan, dan membuka peluang kemajuan bagi masyarakat di kawasan pesisir utara Papua.
“Bagi Kabupaten Waropen, aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara merupakan bagian dari harapan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat,” ujarnya.
Yowel juga menyampaikan harapan agar Kabupaten Waropen dapat dipertimbangkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Utara.
Namun, Yowel menegaskan, usulan tersebut perlu dikaji secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat di seluruh wilayah calon provinsi.
“Harapan agar Waropen dapat dipertimbangkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Utara merupakan aspirasi yang ingin kami sampaikan secara baik dan konstruktif. Tentu, penetapannya harus melalui kajian yang objektif dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yowel berharap pembentukan provinsi baru nantinya tidak hanya berfokus pada penetapan ibu kota, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Manfaat tersebut, antara lain, pemerataan pembangunan, perlindungan hak masyarakat adat, peningkatan kesempatan bagi orang asli Papua, dan peningkatan kesejahteraan.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan Komisi XIII DPR RI, terutama dalam hal yang berkaitan dengan reformasi regulasi dan hak asasi manusia. Menurutnya, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan pelayanan publik yang adil merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintah Kabupaten Waropen, lanjut Yowel, siap memberikan informasi dan penjelasan melalui pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang tugas masing-masing agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat dipahami berdasarkan kondisi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yowel berharap kunjungan kerja tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan pertemuan kelembagaan, tetapi juga memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi pembangunan.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkab Waropen untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan sekaligus aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara, termasuk usulan agar Waropen dipertimbangkan sebagai ibu kota.
Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di tingkat pusat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, kesiapan daerah, dan kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Saireri.
Anggota DPR RI Komisi XIII, Tonny Tesar, menyerap aspirasi Pemkab Waropen terkait rencana pemekaran Provinsi Papua Utara, Kamis, 29 Oktober 2026. (KabarPapua.co/Ainun Faathirjal)
Tonny Tesar Apresiasi Pemkab Waropen
Tonny menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Waropen beserta jajaran dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan untuk berdialog secara langsung.
Tonny mengatakan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR RI,sekaligus kesempatan untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Terima kasih kepada Pemkab Waropen dan seluruh jajaran yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Kehadiran saya bukan hanya untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR RI, tetapi juga untuk mendengar langsung aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Tonny.
Menurut Tonny, aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah itu, akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui mekanisme dan komisi terkait di DPR RI sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
Terkait rencana pembentukan Provinsi Papua Utara, ia menilai aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah adat Saireri perlu disampaikan kepada pemerintah pusat agar dapat dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami berharap aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara dapat kita usulkan dan sampaikan kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan dalam pembahasan dan rapat yang direncanakan pada November mendatang, usulan ini bisa mendapat perhatian sebagai salah satu prioritas untuk tahun 2027,” katanya.
Tonny berharap proses pembahasan tersebut dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kesiapan wilayah, serta berbagai aspek yang diperlukan dalam pembentukan daerah otonom baru.
Selain pemekaran wilayah, Tonny menyoroti sejumlah kebutuhan pembangunan di Kabupaten Waropen, meliputi akses jalan, penyediaan air bersih, penyelesaian pembangunan rumah sakit, pembangunan pasar, serta pengembangan sektor pertanian.
Anggota DPR RI Komisi XIII, Tonny Tesar berfoto bersama saat reses dengan Pemkab Waropen dan masyarakat. (KabarPapua.co/Ainun Faathirjal)
Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi daerah perlu melibatkan masyarakat secara langsung agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat yang menggantungkan hidup pada potensi sumber daya lokal.
“Kami ingin pembangunan berjalan dengan baik dan masyarakat turut merasakan manfaatnya. Sektor pertanian sangat penting untuk diperhatikan. Jangan hanya investor yang masuk, tetapi masyarakat juga harus terlibat langsung dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki,” ungkapnya.
Tonny juga menyinggung pentingnya dukungan terhadap program ketahanan pangan melalui kebijakan yang memperhatikan akses dan pemanfaatan lahan serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Yowel yang mewakili Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Tonny Tesar beserta rombongan di Kabupaten Waropen, yang dikenal sebagai Negeri Seribu Bakau.
Yowel mengatakan kunjungan tersebut penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat Waropen.
“Kami menyambut baik kunjungan ini dan menyampaikan terima kasih atas perhatian serta kesempatan untuk membangun komunikasi secara langsung dengan Pemerintah Kabupaten Waropen,” kata Yowel.
Ia menjelaskan, pembangunan daerah membutuhkan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga perwakilan rakyat, serta seluruh elemen masyarakat.
Pemkab Waropen, kata Yowel, terus berupaya menjalankan pembangunan dengan berpedoman pada visi Waropen Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan.
Menurut Yowel, pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga harus menjamin kualitas pelayanan publik, perlindungan hak masyarakat, dan pemerataan kesejahteraan.***(Ainun Faathirjal)
