KABARPAPUA.CO, Sarmi- Data yang akurat bukan hanya tumpukan angka di atas kertas, melainkan sebuah “kompas” utama yang menentukan ke mana arah pembangunan suatu daerah berlayar. Memegang teguh prinsip tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat (DPMK) Provinsi Papua resmi menggelar kegiatan Pengolahan, Penginputan, dan Publikasi Data DPMK untuk Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Sarmi, Kamis 15 Oktober 2026.
Program strategis ini berlangsung selama lima bulan, terhitung sejak Agustus hingga Desember 2026. Langkah besar ini diambil untuk menjawab tantangan klasik pembangunan di tanah Papua: minimnya data yang mutakhir dan benar-benar mencerminkan kondisi riil di tingkat akar rumput.
Kepala DPMK Provinsi Papua, Markus M. E. Olua, S.Sos., M.Si menegaskan pentingnya ketersediaan data yang valid demi masa depan masyarakat Papua.
“Kebutuhan akan data yang valid, up-to-date (mutakhir), dan menggambarkan kondisi riil kampung-kampung di tanah Papua sangat dibutuhkan dalam publikasi data ke depan,” ujar Markus, Kamis 15 Oktober 202).
Memotret Wajah Asli Kampung
Pembangunan yang efektif selalu berawal dari pemahaman yang mendalam. Melalui pemutakhiran Profil Kampung secara berkala ini, DPMK Papua ingin memotret berbagai aspek krusial secara komprehensif, meliputi tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan, mata pencaharian warga, hingga potensi ekonomi daerah.
Lalu, keberadaan fasilitas dasar serta aktivitas Badan Usaha Milik Kampung (BUM Desa), serta perkembangan lembaga masyarakat dan keberadaan masyarakat hukum adat.
Dengan peta potensi yang jelas, program bantuan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang dipastikan tidak akan salah sasaran, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga kampung.
Proses Ketat
Pendataan ini tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan melewati alur kerja yang terstruktur dan teruji: yakni Agustus-September, jadwal petugas turun langsung ke lapangan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta perangkat kampung. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi langsung. Dilanjutkan September untuk seluruh data yang masuk diperiksa ulang untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian kondisi di lapangan, dan kejelasan sumbernya.
Kemudian Oktober dilakukan penginputan digital data yang telah “bersih” diinput ke dalam sistem basis data digital DPMK dan bulan Oktober-November, informasi yang didapat dirangkum ke dalam format yang informatif dan mudah dipahami oleh publik.
“Kami berharap satu database terpadu DPMK menjadi pusat data terintegrasi yang mencakup seluruh informasi kampung se-Provinsi Papua,” tambah Markus.
Menuju Pemerintahan yang Lebih Responsif
Kerapian dan keterbukaan data ini pada akhirnya akan membawa dampak besar bagi transparansi dan responsivitas Pemerintah Provinsi Papua. Dengan data yang presisi, pemerintah dapat menyalurkan bantuan infrastruktur dengan tepat lokasi, merancang program pemberdayaan warga secara pas, serta mendorong kemandirian ekonomi kampung berbasis potensi lokal.
“Melalui ketersediaan data Profil Kampung yang lengkap dan mutakhir, Pemerintah Provinsi Papua dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kondisi nyata masyarakat di setiap kampung,” tutup Markus optimis. *** (Katharina)
