KABARPAPUA.CO, Merauke – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kampung Bupul Indah, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, semakin mengancam keselamatan warga dan sumber penghidupannya.
Pada Selasa, 13 Oktober 2026 dini hari, api dilaporkan mendekati permukiman hingga berjarak sekitar 50–100 meter dari rumah warga. Tim Ekspedisi Patriot Universitas Gadjah Mada (TEP UGM) bersama masyarakat berjaga hingga pagi untuk mengantisipasi agar api tak menjalar ke kawasan hunian.
Informasi tersebut diperoleh dari pengamatan tim di lapangan dan keterangan Man, warga sekitar lokasi, yang melaporkan posisi api pada sekitar pukul 04.00 WIT.
Api karhutla di Kampung Bupul Indah, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, semakin mengancam keselamatan warga dan sumber penghidupannya. (Foto dok: TEP UGM)
Ancaman ini mempertegas perlunya penanganan darurat yang cepat dan terkoordinasi, terutama ketika kekeringan mempersempit akses warga terhadap air untuk kebutuhan sehari-hari maupun pemadaman.
Berdasarkan informasi dan pemantauan lapangan yang dihimpun Tim Task Force Trialistik Muting Ekspedisi Patriot UGM, luas wilayah terdampak kebakaran di Kampung Bupul Indah diperkirakan mencapai ±55 hektare.
Di dalamnya terdapat sekitar 16 hektare areal tanaman buah—antara lain kelengkeng, durian, rambutan, dan alpukat—serta sekitar 5 hektare lahan hortikultura dan cabai. Luasan ini merupakan estimasi awal yang masih memerlukan pemutakhiran dan verifikasi rinci.
Laporan BMKG pada Oktober 2026 sebaran hotspot berkepercayaan tinggi di Papua Selatan, termasuk 482 hotspot pada pemantauan 11 Oktober. (Foto dok: TEP UGM)
146 Titik Panas dalam Periode 22 September–10 Oktober 2026
Pemantauan spasial tim pada 22 September–10 Oktober 2026 mengidentifikasi 146 titik panas (hotspot) di wilayah Kampung Bupul Indah.
Angka ini menunjukkan intensitas anomali panas selama periode pemantauan, bukan berarti telah terjadi 146 peristiwa kebakaran yang terpisah. Temuan satelit perlu dibaca bersama verifikasi kejadian serta dampak di lapangan.
Dalam konteks lebih luas, laporan BMKG pada Oktober 2026 mencatat tingginya sebaran hotspot berkepercayaan tinggi di Papua Selatan, termasuk 482 hotspot pada pemantauan 11 Oktober.
Data yang dilaporkan media berdasarkan SiPongi per 12 Oktober juga menempatkan Papua Selatan di antara provinsi dengan konsentrasi hotspot tertinggi secara nasional.
Perbedaan angka antarsumber dapat disebabkan waktu pengamatan, tingkat kepercayaan, serta cakupan wilayah yang tidak sama.
Dampak karhutla juga menghanguskan kebun cabai warga, merupakan salah satu komoditas andalan warga Bupul Indah. (Foto dok: TEP UGM)
Kebun Cabai Terbakar Saat Harga Panen Tinggi
Dampak karhutla tidak berhenti pada vegetasi yang hangus. Cabai merupakan salah satu komoditas andalan warga Bupul Indah.
Menurut informasi petani setempat, harga jual cabai di tingkat petani berada di sekitar Rp120.000 per kilogram pada awal Oktober dan kemudian mencapai Rp135.000 per kilogram.
Namun, ketika potensi pendapatan meningkat, satu petak kebun cabai milik Rotun justru terbakar sebelum panen selesai.
Dampak karhutla juga menghanguskan kebun cabai warga, merupakan salah satu komoditas andalan warga Bupul Indah. (Foto dok: TEP UGM)
“Untuk menyiram cabai saja kami membutuhkan banyak tenaga untuk membawa air ke ladang-ladang. Sekarang, ketika sudah waktunya panen, justru terbakar, padahal panennya juga belum selesai,” ujar Rotun, petani Bupul Indah.
Bagi keluarga petani, kebakaran berarti kehilangan hasil yang telah dirawat berbulan-bulan, sekaligus biaya produksi dan tenaga yang telanjur dikeluarkan.
Pada kebun buah, kerugian bahkan bersifat lebih panjang karena tanaman membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berproduksi kembali.
Besarnya kerugian ekonomi masih perlu dihitung melalui pendataan bersama pemerintah dan masyarakat.
Krisis air dan gangguan infrastruktur memperberat keadaan. (Foto dok: TEP UGM)
Krisis Air dan Gangguan Infrastruktur Memperberat Keadaan
Warga melaporkan kemarau berkepanjangan selama kurang lebih empat bulan. Sejumlah sumur mengering, sedangkan layanan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) belum menjangkau seluruh rumah tangga akibat keterbatasan debit dan jarak distribusi.
Sebagian warga harus mengeluarkan biaya hingga Rp100.000 untuk memperoleh sekitar 1.200 liter air. Ketersediaan air yang terbatas menempatkan kebutuhan domestik, penyiraman kebun, dan pemadaman dalam tekanan secara bersamaan.
Di ruas Bupul 7, jembatan kayu dilaporkan rusak setelah terbakar sehingga kendaraan harus menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh.
Warga juga melaporkan gangguan listrik yang diduga berkaitan dengan kerusakan jaringan kabel di sekitar kejadian. Kedua kondisi ini memerlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut.
Sebelumnya, pada Sabtu, 10 Oktober 2026, kebakaran di Jalur 5 membesar dan anggota TEP UGM bergerak ke lokasi setelah menerima permintaan bantuan warga.
Pemantauan The Weather Channel untuk wilayah Elikobel pada 12 Oktober 2026, yang didokumentasikan tim, menampilkan indeks kualitas udara (AQI) 329 dalam kategori “Hazardous” (berbahaya), dengan konsentrasi PM2.5 sekitar 280,67 µg/m³.
Angka tersebut merupakan pembacaan dari layanan pemantauan daring, bukan hasil pengukuran langsung alat milik tim di Bupul Indah, tetapi menjadi sinyal penting mengenai risiko paparan asap dan kebutuhan perlindungan kesehatan.
Tim TEP UGM juga berkomunikasi dengan NGO, perusahaan di sekitar kawasan, dan tim TEP UGM lainnya di Kawasan Transmigrasi Muting untuk memperluas jaringan bantuan. (Foto dok: TEP UGM)
Dukungan Pemprov dan Jaringan Bantuan Lintas Pihak
Tim Trialistik Muting mengapresiasi perhatian dan dukungan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, serta respons organisasi perangkat daerah provinsi dan Kabupaten Merauke, pemerintah setempat, masyarakat, perusahaan, dan organisasi nonpemerintah.
Di tingkat provinsi, koordinasi antara lain melibatkan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP).
Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan, Paino, S.IP., M.T., membantu dengan mengerahkan kendaraan dinas Toyota Hilux untuk pengangkutan air. Dukungan ini berarti di tengah keterbatasan armada dan sulitnya mendapatkan air.
Tim TEP UGM juga berkomunikasi dengan NGO, perusahaan di sekitar kawasan, dan tim TEP UGM lainnya di Kawasan Transmigrasi Muting untuk memperluas jaringan bantuan.
Tim TEP UGM juga berkomunikasi dengan NGO, perusahaan di sekitar kawasan, dan tim TEP UGM lainnya di Kawasan Transmigrasi Muting untuk memperluas jaringan bantuan. (Foto dok: TEP UGM)
Koordinator Lapangan Percepatan Penanganan Kebakaran dan Kekeringan Tim Task Force TEP UGM, Mega, menekankan pentingnya mempertemukan kebutuhan mendesak warga dengan lembaga yang mempunyai sumber daya.
“Apa yang sedang terjadi di depan mata kita menunjukkan bahwa kebutuhan warga sangat mendesak dan perlu segera dibantu,” kata Mega.
Untuk itu, kata Mega, pihaknya berupaya menghubungkan kebutuhan tersebut dengan pemerintah Papua Selatan, dinas terkait, NGO, perusahaan, dan pihak lain yang dapat memberikan dukungan.
“Masyarakat tidak mungkin mengatasi semuanya sendiri, terlebih dengan keterbatasan air dan armada untuk mengangkutnya,” jelas Mega menambahkan.
Tim TEP UGM bersama aparat pemerintah, NGO dan warga setempat bantu memadamkan api khutlah yang telah mendekati pemukiman warga. (Foto dok: TEP UGM)
Tim Trialistik Muting UGM: Kolaborasi Harus Diperluas
Ketua Tim Task Force Trialistik Ekspedisi Patriot UGM 2026, Dr. (Cand.) Mohammad Ghofur, S.Sos., M.Si., mengatakan, kebakaran di Bupul Indah bukan sekadar persoalan 55 hektare lahan yang hangus terbakar.
Di balik angka tersebut, kata Ghofur, ada sumber penghidupan masyarakat, kebun yang dirawat bertahun-tahun, dan masa depan keluarga petani yang terancam.
“Kami mengapresiasi dukungan Gubernur Papua Selatan, pemerintah daerah, perusahaan swasta, NGO serta berbagai pihak yang telah bergerak bersama,” terangnya.
Namun menurut Ghofur, besarnya skala kebakaran menunjukkan bahwa masih membutuhkan kolaborasi yang jauh lebih luas, lebih cepat, dan lebih terkoordinasi.
Untuk itu, kata Ghofur, pihaknya mengajak pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, NGO, perguruan tinggi, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat penanganan darurat, mitigasi, dan pemulihan pascakebakaran.
Warga setempat bersama Tim TEP UGM, aparat pemerintah, dan NGO bantu padamkan api khutlah yang telah mendekati pemukiman warga. (Foto dok: TEP UGM)
“Sebab, api tidak mengenal batas administratif maupun kewenangan kelembagaan. Keselamatan masyarakat dan keberlanjutan penghidupan mereka harus menjadi prioritas kita bersama,” tegasnya.
Menurut tim, langkah yang paling mendesak adalah memastikan keselamatan permukiman, mempercepat distribusi air dan mobilisasi armada pemadam, menyediakan perlindungan kesehatan dari asap, serta memutakhirkan pendataan lahan dan kerugian petani.
Dalam jangka berikutnya, kolaborasi perlu diarahkan pada sumber air yang andal, penguatan kelompok masyarakat peduli api, pemantauan dini berbasis data satelit dan informasi warga, pemulihan kebun produktif, serta perbaikan akses infrastruktur yang terdampak.
Bagi Tim Trialistik Muting, peran perguruan tinggi bukan menggantikan kewenangan penanganan bencana, melainkan membantu menyediakan data empiris, memperkuat komunikasi lintas pihak, dan memastikan kebutuhan warga terdampak tidak terabaikan.
“Api dapat melintasi batas kampung, distrik, konsesi, dan wilayah administratif. Karena itu, penanganannya juga harus melampaui sekat-sekat kelembagaan,” terangnya. ***
