KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Di Tanah Papua, jargon nasional “Dua Anak Cukup” bukan sekadar urusan medis, melainkan narasi politik populasi yang berbenturan dengan hak dasar perempuan atas tubuhnya sendiri.
Di tengah luasnya wilayah dan sedikitnya jumlah penduduk asli, KB seringkali dipandang dengan kecurigaan, sementara beban terberatnya justru dipikul sendirian oleh para perempuan.
Jejak kebijakan pro-natalis di Papua terlihat jelas saat mendiang Lukas Enembe, Gubernur Papua kala itu, membagikan uang tunai Rp100 juta bagi ibu yang melahirkan 10 anak di Lanny Jaya pada 2014. Langkah ini diikuti Bupati Befa Jigibalom dengan insentif Rp5 juta per ibu hamil. Logikanya sederhana: wilayah luas butuh banyak manusia.
Namun, kebijakan ini menggeser isu kesehatan menjadi politik populasi. Kelompok masyarakat seperti Parlemen Jalanan (Parjal) bahkan sempat turun ke jalan, mengklaim KB sebagai upaya “genosida halus” untuk membatasi angka kelahiran Orang Asli Papua (OAP).
Mitos yang Subur
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasinal (BKKBN) Provinsi Papua mengakui sampai saat ini masih ada yang menganggap program KB di Papua menjadi alat secara perlahan melakukan praktik genoside di tanah Papua.
“Benar, masih ada yang beranggapan KB adalah genosida untuk OAP. . Tapi kan harus diluruskan dan diberitahu kebenarannya,” kata Kepala BKKN Papua, Sarles Brabar ditemui kabarpapua.co, Senin 27 Januari 2026.
Sarles bercerita pernah meluruskan hoaks yang beredar di tengah masyarakat pada salah satu kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan . Mitos di tengah warga mencuat bahwa KB adalah program pemerintah untuk membunuh orang Papua, karena melarang kehamilan bagi seorang ibu.
“Saya jelaskan di tengah masyarakat, termasuk ada bupatinya saat itu, bahwa KB bukan untuk melarang kehamilan, tapi menjaga jarak kehamilan, agar ibu dan bayi tumbuh sehat,” jelas Sarles.
Untuk meredam hoaks KB tidak tumbuh subur, BKKBN melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat setempat.
Mandat Suami
Di balik perdebatan politik tersebut, ada realitas yang disaksikan Suster Agnes, tenaga medis yang sudah satu dekade mengabdi di pedalaman Asmat. Bagi Agnes, KB di lapangan adalah perjuangan melawan lelah fisik dan dominasi pria.
“Mama-mama datang ke puskesmas bukan karena ingin ikut program pemerintah, tapi dorang (mama-mama) lelah melahirkan terus-menerus,” kata Agnes, dihubungi lewat gawainya, Sabtu 24 Januari 2026.
Sayangnya, keinginan untuk beristirahat ini sering terbentur restu suami yang menganut paham patriarki kuat: perempuan harus tunduk, dan populasi harus bertambah.
“Dorang (mereka, mama-mama)sulit mendapatkan restu dari suami karena masih beranggapan KB tak bermanfaat bagi ibu di Papua dengan alasan populasi di Papua masih sedikit dan wilayah Papua masih luas,” katanya.
Suster Agnes bercerita, jika seorang ibu di Asmat masih memiliki anak di bawah 5 orang, jangan berharap mau diajak ikut program KB. “Sa (saya)tanya dorang (mereka-mama), kenapa mama tra (tidak) ikut KB? Dorang (mereka-mama) bilang, anak masih sedikit dan suami belum boleh ikut KB,” ujarnya.
Maka keadaan di lapangan yang terlihat, justru para ibu yang datang ke puskesmas, sudah memiliki anak 10 atau lebih dari itu. “Mereka (ibu) lelah untuk hamil lagi dan dengan sukarela datang ingin KB,” jelasnya.
Namun, geografi Asmat yang ganas turut mempersulit keadaan. Suster Agnes berkisah tentang kegagalan KB suntik karena para ibu harus menemani suami berburu di hutan selama berhari-hari tepat saat jadwal suntik ulang tiba. “Bensin tidak ada, kendaraan rusak, atau mama sedang di hutan. Akhirnya mereka hamil lagi, dan program dianggap gagal,” tambahnya.
Kini, tim medis beralih ke implan (susuk) sebagai solusi perlindungan jangka panjang yang lebih ‘bersahabat’ dengan alam Papua.
Sama seperti Mama Nona (33), seorang ibu muda yang tinggal di Sentani, Kabupaten Jayapura sempat berdebat keras dengan suaminya sebelum akhirnya diizinkan ber-KB.
“Saat itu saya tegas kepada paitua (suami). Tuhan itu memberikan kitorang (kita) keturunan di muka bumi ini. Jadi, walaupun sa (saya) ikut KB, itu bukan untuk menghentikan kehamilan, tetapi mengatur jarak agar ibu dan anak sehat. Anak yang lahir dengan jarak yang baik akan lebih cerdas dan kuat,” tegasnya.
Hal lainnya juga diakui salah satu suster di Puskesmas Sentani. Dia mengakui ada seorang ibu yang ikut program KB tanpa diketahui suaminya.
“Buku KB-nya itu dititip di puskesmas. Saya tanya ke ibu, kenapa dititip? Dia jawab takut kepada suaminya kalau buku KB ada di rumah, karena dia tak diizinkan KB, sehingga dia harus ikut KB secara diam-diam,” jelas Suster Lidia
Si ibu mengakui larangan KB dari suaminya karena banyaknya mitos seputaran KB. Misalnya saja, kontrasepsi IUD (Intrauterine Device) atau KB Spiral yang berbentuk huruf “T” yang dimasukkan ke dalam rahim menyebabkan suami akan mengalami kesakitan jika berhubungan intim.
“Nyatanya tidak benar. Benang IUD yang berada di serviks umumnya tidak terasa oleh pasangan. IUD justru memberikan ketenangan karena tingkat efektivitasnya yang tinggi,” kata Suster yang setahun lagi akan memasuki masa pensiun.
Suster Lidia mengaku, edukasi dan sosialisasi terkait mitos dan fakta soal kontrasepsi harus selalu diberitahukan kepada perempuan atau suaminya. “Ini dilakukan agar jangan ada saling salah paham hingga mengakibatkan permasalahan dalam rumah tangga,” jelasnya.
Beban Patriarki
Aktivis Perempuan di Papua, Nur Aida Duwila bersuara kritis mempertanyakan ketidakadilan gender dalam kontrasepsi. Mengapa beban ini selalu jatuh pada perempuan? Mengapa tubuh perempuan yang harus selalu memikul beban kontrasepsi, sementara suara mereka seringkali dibungkam oleh aturan negara dan ego patriarki?
Penggunaan kontrasepsi hormonal memberikan efek samping nyata, mulai dari siklus haid tak teratur, kulit kering, hingga perubahan bentuk tubuh yang drastis.
Apalagi berdasarkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pemaksaan pemasangan kontrasepsi tanpa persetujuan perempuan adalah bentuk kekerasan seksual.
“Jika suami ataupun keluarga dan orang terdekat memaksa perempuan menggunakan alat kontrasepsi, bisa diancam pidana dengan UU TPKS itu. Pemaksaan untuk menggunakan kontrasepsi termasuk dalam jenis kekerasan seksual dan sudah diatur dalam UU TPKS,” katanya.
Namun, lagi-lagI di tengah budaya patriarki, banyak perempuan tak punya pilihan. Jika menolak, mereka berisiko berkonflik dengan suami; bahkan jika memakai alat kontrasepsi itu, perempuan harus menanggung risiko fisik sendirian.
Tragisnya, ketika fisik perempuan berubah akibat efek samping KB, tak jarang perempuan justru ditinggalkan atau disalahkan oleh pasangannya.
“Ujung-ujungnya, perempuan disalahkan lagi. Inilah wajah budaya patriarki yang dianut secara sistemik; perempuan dipaksa tunduk pada aturan, namun saat tubuhnya tak lagi dianggap “menarik” akibat aturan tersebut, ia dibiarkan sendiri,” katanya.
Duwila yang juga Direktur LBH Anak dan Perempuan (LBH APIK) Papua memberikan solusi, harusnya penggunaan alat kontrasepsi lahir dari kemauan perempuan, bukan paksaan.
“Harus ada diskusi dua arah antara suami dan istri untuk mau atau tidak menggunakan kontrasepsi. Jangan melulu dibebankan kepada perempuan,” katanya.
Jika suaminya tak mau menggunakan kontrasepsi, harusnya suaminya yang mencari jalan keluar. “Kan ada vasektomi atau cara lainnya. Suami juga harusnya bisa mengatur jarak kehamilan,” jelasnya.
Mitos Vasektomi
Duwila kuatir justru beban kontrasepsi pria melalui vasektomi seringkali dihindari karena tertimbun gunung mitos. Banyak pria takut kehilangan kejantanan, padahal secara medis, vasektomi hanyalah prosedur sederhana mengikat saluran sperma tanpa mengganggu fungsi seksual.
Mitos lainnya soal vasektomi yang menyebar di tengah masyarakat adalah vasektomi dilakukan dengan operasi besar dan berdampak pada kanker atau penyakit lainnya. Faktanya, menurut BKKBN, proses vasektomi hanya membutuhkan waktu 10-15 menit dengan cara operasi kecil untuk memotong saluran sperma. “Operasinya kecil, tidak membutuhkan waktu lama, Termasuk untuk pembiusan hanya dilakukan lokal, bukan bius besar saat operasi vasektomi,” kata Sarles.
Kemudian tersebar juga di tengah masyarakat, soal vasektomi yang bisa menurunkan kejantanan, mempengaruhi libido, ereksi dan ejakulasi. Nyatanya, semua mitos itu tidak benar karena sperma tetap diproduksi dan diserap tubuh dan kepuasan seksual justru lebih meningkat.
“Maka dari itu, negara, melalui BKKBN ditantang untuk tidak hanya menyasar perempuan. Edukasi harus mulai bergeser kepada para suami. Jika istri merasa tubuhnya sudah tidak sanggup menerima hormon atau IUD, seharusnya suami yang mengambil peran tersebut,” katanya.
Duwila mendesak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN berhenti hanya memberikan perintah kepada perempuan dan mulai memahami bahwa manajemen populasi bukan soal angka, melainkan soal hak asasi manusia dan kesetaraan gender.
BKKBN Papua mencatat adanya penurunan peserta KB baru dari 20.537 orang di tahun 2024 menjadi 13.198 pada 2025. Meski secara angka menurun, ada tren positif di mana masyarakat mulai beralih ke metode yang lebih efisien seperti implan.
Duwila mendesak BKKBN mengubah strategi dari sekadar “menyuruh perempuan” menjadi “berdiskusi dengan keluarga”.
“Termasuk pelibatan pria melalui vasektomi mulai didorong untuk mengikis mitos bahwa urusan reproduksi hanyalah tugas istri. Apalagi ada metode vasektomi,” katanya. (*)
Penulis: Katharina Lita
