KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Guna memperkuat akuntabilitas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Penyerahan ini saat apel perdana di tahun 2026.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan, pembagian DPA sejak awal tahun bertujuan agar setiap OPD dapat segera memetakan anggaran dan menyusun rencana kerja secara matang.
“Dengan diterimanya DPA, OPD sudah bisa melihat dan memotret anggaran yang mereka terima. Anggaran itu harus dikerjakan sesuai program yang sudah direncanakan, tidak boleh di luar ketentuan hukum,” katanya.
Ia mengingatkan agar seluruh pejabat bekerja secara teliti dan terencana sejak awal, sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.
“Saya tidak mau lagi di akhir tahun kita bekerja secara paksa. Semua harus diprogramkan dengan baik sejak awal, sehingga pada akhir tahun tinggal melaporkan hasil kerja,” terangnya.
Gubernur juga menyinggung capaian pengelolaan keuangan daerah, khususnya harapan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ia mengapresiasi kerja keras jajaran pimpinan dan ASN yang sebelumnya harus bekerja ekstra di akhir tahun untuk menyelesaikan laporan keuangan.
“Mudah-mudahan tahun ini kita masih bisa mempertahankan opini WTP. Ke depan, dengan pengawasan yang lebih baik sejak awal, prestasi ini harus bisa terus dijaga,” ujarnya.
Meski hujan sejak malam hari, Matius mengapresiasi tingkat kehadiran ASN pada apel perdana yang dinilainya cukup baik. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab ASN terhadap tugas pemerintahan.
“Dengan kondisi hujan, kehadiran ASN hari ini sudah luar biasa. Ini semangat yang harus terus kita jaga agar pelayanan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal,” katanya.
Komitmen Kemanusiaan Pemprov Papua
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam penanganan musibah dan bencana.
Pemprov Papua telah menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp500 juta untuk membantu pencarian dan meringankan beban keluarga korban kecelakaan laut di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Selain itu, bantuan senilai Rp500 juta juga disalurkan untuk korban bencana alam di sejumlah wilayah di Sumatera, sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
“Apa yang kami miliki, itu yang kami bantu. Mudah-mudahan dapat meringankan duka saudara-saudara kita dan memberi kekuatan untuk bangkit kembali,” ujar Matius.
Menutup arahannya, Matius berharap visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua dapat diterjemahkan secara konkret oleh seluruh asisten dan kepala OPD, sehingga Papua mampu terus berlari mengejar kemajuan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Tahun 2026 ini harus lebih baik dari tahun 2025. Kita jaga prestasi, kita perbaiki kekurangan, dan kita layani masyarakat dengan sungguh-sungguh,” terangnya. ***(Siaran Pers/Imelda)
