KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Tim Posko Satgas Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026 menyimpulkan ketersediaan energi, terutama pasokan listrik di Papua dipastikan aman hingga Tahun Baru 2026, bahkan sampai Ramadan 2026.
Menurut Ketua Tim Posko Satgas Nasional Sektor ESDM Nataru 2025-2026, Erika Retnowati menunjukkan kondisi pasokan listrik di Papua masih dalam status aman dengan cadangan mencapai 48 persen, bahkan secara nasional berada di kisaran 50 persen.
“Hal itu menandakan keseimbangan antara kebutuhan dan cadangan pasokan listrik tetap terjaga,” kata Erika kepada wartawan saat meninjau langsung operasional di Gardu Induk Skyland dan penyerahkan parcel Natal kepada petugas yang tengah berjaga, Sabtu, 27 Desember 2025.
Erika mengapresiasi kesiapsiagaan PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Papua dan Papua Barat dalam memastikan layanan kelistrikan bagi masyarakat di Papua.
“Kami berharap kualitas layanan tersebut dapat terus dipertahankan, tidak hanya saat momentum hari besar keagamaan, tetapi juga dalam pelayanan sehari-hari,” katanya.
Selain meninjau langsung operasional di Gardu Induk Skyland, Erika bersama rombongan juga mengunjungi sejumlah SPBU dan Depot Pertamina di Jayapura guna memastikan kesiapan pasokan BBM selama Nataru.
Terkait listrik di tanah Papua, masih terdapat 4.200 kampung yang belum teraliri listrik. “Kami harap persoalan ini segera diselesaikan agar seluruh kampung di Papua menikmati listrik,” kata Erika saat ditemui wartawan di Terminal BBM Pertamina di Dok 8 Jayapura.
General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat Diksi Erfani Umar mengatakan, PLN telah menyusun road map lima tahun ke depan untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen di Papua.
“Tahun 2025 ini, kami bersyukur ada anggaran dari Kementerian ESDM untuk membangun listrik di 128 lokasi dengan anggaran lebih dari setengah triliun rupiah. Itu menjadi langkah awal penugasan untuk wilayah Papua Raya,” jelasDiksi.
Untuk tahun 2026, kata Disksi, pihaknya menargetkan sekitar 554 lokasi desa atau kampung dapat dilistriki dengan kebutuhan anggaran awal sekitar Rp2,5 triliun.
Diksi mengakui, wilayah dengan rasio elektrifikasi terendah saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan, sehingga menjadi perhatian khusus PLN ke depan.
PLTD di Enam Provinsi dalam Kondisi Siap Operasi
Saat menerima kunjungan rombongan Tim Posko Satgas Nasional Sektor ESDM Nataru 2025-2026 di Gardu Induk Skyland, Kota Jayapura, Diksi menjelaskan, seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di wilayah Papua Raya mencakup enam provinsi dalam kondisi siap operasi.
“Saat ini, beban puncak kelistrikan di Papua Raya tercatat sebesar 364,10 MW, sementara daya mampu pembangkit capai 543,58 MW. Sehingga ada cadangan daya sekitar 179,48 MW atau setara 35 persen. Ini cukup penuhi kebutuhan listrik selama Nataru,” jelasnya.
Untuk memastikan keandalan sistem, kata Diksi, PLN juga menyiapkan berbagai sumber pasokan listrik cadangan. Di antaranya 36 unit gardu bergerak (UGB), 23 unit UPS, 6 set Emergency Restoration System (ERS), serta 98 unit mobile genset yang disiagakan di seluruh lokasi posko siaga.
“Langkah ini diambil guna menjamin kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat, khususnya di lokasi-lokasi strategis,” kata Diksi.
Diksi juga mengatakan, PLN turut menurunkan 1.231 personel siaga yang terdiri dari 566 pegawai PLN, 665 petugas pelayanan teknik, serta 5 tim Pasukan PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) yang tersebar di Jayapura, Sorong, dan Timika.
Sementara mengantisipasi potensi gangguan akibat cuaca ekstrem, PLN telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta analisis risiko di seluruh Papua dan Papua Barat.
Meski sempat ada peringatan bibit siklon di Papua Selatan, kondisi cuaca secara umum aman. Tapi PLN tetap menyiapkan langkah mitigasi agar proses pemulihan kelistrikan dilakukan cepat jika ada gangguan.
Selain kesiapan sistem kelistrikan, Diksi juga menyampaikan, saat ini terdapat 32 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 23 lokasi.
“Dari total 65 unit kendaraan listrik yang beroperasi, sekitar 80 persen dimiliki masyarakat umum, sementara sisanya merupakan kendaraan operasional PLN,” terangnya.
Sepanjang tahun 2025, kata Diksi, transaksi pengisian daya kendaraan listrik mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi jumlah transaksi maupun konsumsi energi. ***(Syamsuddin Levi)
