KABARPAPUA.CO, Wamena – Wakil Bupati (Wabup) Jayawijaya, Ronny Elopere membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenuhan Eviden Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sosialisasi Transformasi SPBE Jayawijaya 2026 Menuju Pemerintahan Digital. Kegiatan ini digelar di Wamena, Jayawijaya, Selasa, 28 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Wabup Jayawijaya Ronny Elopere menjelaskan, implementasi SPBE merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
“SPBE bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga bagain dari transformasi besar menuju pemerintahan digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelas Ronny.
Ronny juga mengatakan, kegiatan sosialisasi transformasi SPBE ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyamakan persepsi dan langkah ke depan. “Transformasi SPBE bukan hanya bicara aplikasi atau teknologi, tapi juga perubahan budaya kerja, pola pikir, dan tata kelola birokrasi menuju birokrasi digital yang adaptif dan inovatif,” terangnya.
Untuk itu, Ronny berharap kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat memahami baik pentingnya pemenuhan eviden evaluasi SPBE. Sebab setiap data, dokumen, dan bukti dukung yang disiapkan, akan menjadi dasar penilaian kinerja digitalisasi pemerintahan.
“Saya harap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya berperan aktif melengkapi dan memvalidasi eviden sesuai pedoman yang telah ditetapkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI,” paparnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jayawijaya, Arklaus Windesi mengutarakan, tujuan dilakukan kegiatan ini untuk menyusun dan memverifikasi eviden evaluasi SPBE yang harus dipenuhi masing-masing perangkat daerah.
“Juga untuk meningkatkan pemahaman seluruh peserta mengenai rencana transformasi digital SPBE di Kabupaten Jayawijaya 2026, serta memastikan seluruh perangkat daerah di Jayawijaya siap menjalankan pemerintahan berbasis teknologi secara efisien,” terang Arklaus.
Arklaus juga mengatakan, ada beberapa kendala atau tantangan dalam implementasi SPBE di Jayawijaya, yakni keterbatasan SDM terampil mengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur masih terbatas di beberapa daerah terpencil, dan tantangan menjaga keamanan data dan informasi publik.
Kegiatan ini dihadiri seluruh pimpinan OPD dan seluruh admin SPBE dari beberapa OPD dan serta narasumber pemateri kegiatan berasal dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul Gerry Firmansyah yang berlangsung selama 2 hari. ***(Agris Wistrijaya)
