KABARPAPUA.CO, Serui – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Yapen, Harold Weno memimpin apel gabungan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Yapen, Jumat, 24 Oktober 2025.
Dalam arahannya, Plt Sekda Kepulauan Yapen Harold Weno menyoroti sejumlah agenda penting yang sedang dijalankan pemerintah daerah pada pekan terakhir Oktober 2025.
Salah satu fokus utama, kata Harold, adalah pelaksanaan sosialisasi aplikasi SRIKANDI, platform digital besutan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang mendukung pengelolaan surat-menyurat secara elektronik di instansi pemerintahan.
Aplikasi ini, kata Harold, merupakan bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang saat ini tengah dievaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Namun dari laporan penyelenggara, hanya 17 OPD yang mengikuti kegiatan tersebut. Ke depan, bupati telah mengarahkan agar kegiatan serupa didampingi Dinas Perpustakaan Provinsi Papua,” jelas Harold.
Harold menegaskan, seluruh ASN harus siap menghadapi era digitalisasi administrasi pemerintahan, dengan memperkuat komitmen terhadap penerapan SPBE dan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh.
Selain isu digitalisasi, Harold menyinggung pelaksanaan Konsultasi Publik Tahap II Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru digelar pekan ini. Ia menekankan pentingnya kerja sama antar-OPD dalam melengkapi data sektoral, agar penyusunan RTRW dapat berjalan efektif, akurat, dan sinkron dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kegiatan konsultasi publik ini telah melibatkan sinkronisasi data dari berbagai OPD. Komitmen dan kelengkapan data sangat menentukan kualitas RTRW kita ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Harold mengingatkan pada minggu kedua November, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan aset daerah. Ia menyoroti masih rendahnya partisipasi OPD dalam menyerahkan dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.
“Hingga saat ini baru dua hingga tiga OPD yang menyerahkan dokumen kepada tim. Ini penting agar pengelolaan barang milik daerah kita semakin baik dan neraca aset dapat diturunkan secara tepat,” tegasnya.
Ia meminta seluruh pengurus barang dan pimpinan OPD agar bekerja sama dan bertanggung jawab dalam pengelolaan aset secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pencatatan, hingga penghapusan barang milik daerah.
Menutup arahannya, Harold juga menyoroti program konvergensi percepatan penurunan stunting yang tengah dijalankan oleh Dinas P2KB. Ia meminta dukungan lintas sektor agar pelaksanaan dan pelaporan program tersebut dilakukan secara konkret dan terukur.
“Kita diminta untuk terus meningkatkan pelaporan yang nyata dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor,” tutup Harold Weno. ***(Ainun Faathirjal)
