KABARPAPUA.CO, Serui – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen menggelar rapat bersama membahas perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran(TA) 2025.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRK Kepulauan Yapen, yang dihadiri Plt Sekretaris Daerah (Serkda) Kepulauan Yapen Harold Wenno, Ketua DPRK Kepulauan Yapen Ebzon Sembai, Plt Kepala Bappeda Kepulauan Yapen Saskar Paiderouw, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Yapen Franky F. Howay, serta anggota Banggar DPRK Kepulauan Yapen.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terhadap Rancangan Perubahan APBD TA 2025 yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2025 di Jayapura.
Plt Sekda Kepulauan Yapen, Harold Wenno menjelaskan, pertemuan itu merupakan bagian dari tahapan pembahasan Perubahan APBD TA 2025. Pertemuan digelar guna menindaklanjuti undangan Ketua DPRK Kepulauan Yapen untuk melakukan pembahasan bersama Banggar DPRK Kepulauan Yapen terhadap hasil evaluasi tim provinsi.
“Kami fokus pada hasil evaluasi dari tim provinsi terkait struktur APBD, pendapatan, dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD TA 2025,” ujar Harold kepada kabarpapua.co, Rabu, 15 Oktober 2025.
Sesuai tahapan yang ditetapkan, kata Harold, hasil evaluasi itu harus segera diperbaiki dan disempurnakan dalam jangka waktu tujuh hari. Setelah itu, hasil penyempurnaan dituangkan dalam keputusan DPRK Kepulauan Yapen untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) tentang Perubahan APBD TA 2025, beserta Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan APBD.
Harold menegaskan, Pemkab Kepulauan Yapen berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh catatan evaluasi tepat waktu agar pelaksanaan program pembangunan di sisa tahun anggaran tetap berjalan maksimal.
Wakil Ketua II DPRK Kepulauan Yapen, Djorge Diamon Logianto, menjelaskan, rapat bersama ini merupakan langkah tindak lanjut dari hasil evaluasi rancangan perubahan APBD TA 2025 oleh pemerintah provinsi.
“Kami telah menerima hasil evaluasi dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan dalam waktu tujuh hari bersama TAPD. Kami berharap proses ini dapat berjalan baik, tepat waktu, dan bersinergi,” katanya.
Djorge juga berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif dapat menghasilkan perbaikan yang efektif agar Perda Perubahan APBD 2025 segera ditetapkan dan dapat diimplementasikan.
Anggota DPRK Kepulauan Yapen, Rian Hendrik menambahkan, dari hasil evaluasi provinsi, terdapat sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya, tingkat penyerapan anggaran daerah yang masih rendah.
“Juga perlunya memastikan agar belanja daerah lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Kebijakan daerah juga harus disinkronkan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam delapan misi Asta Cita Presiden Prabowo,” jelas Rian.
Rian berharap, TAPD dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dengan cepat, mengingat waktu penyempurnaan hanya tujuh hari sebelum disampaikan kembali ke Pemerintah Provinsi Papua. ***(Ainun Faathirjal)
