KABARPAPUA.CO, Serui- Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy memastikan pemerintah daerah (pemda) tetap berkomitmen memperhatikan kepentingan masyarakat dan ASN terkait Tunjangan Penghasilan Berbasis Kinerja (TPB) ASN TPB.
Dia menyampaikan saat ini, kondisi keuangan daerah sedang menghadapi defisit serius akibat beban utang.
“Sebagian besar alokasi belanja terserap untuk pembayaran gaji ASN, kewajiban pembayaran hutang, dan belanja wajib lainnya,” katanya, Rabu 3 September dihadapan massa aksi yang mendatangi Gedung Silas Papare Serui.
Dia menjelaskan terdapat kewajiban hutang yang mencapai puluhan miliar. “Jika tak ada hutang, tentu bisa diarahkan ke program padat karya dan proyek bagi pengusaha OAP. Kita sedang melakukan penataan agar ke depan ruang fiskal lebih sehat,” jelas Bupati.
Wakil Bupati Roi Palunga menambahkan tahun 2025 merupakan masa transisi yang berat. “Ibaratnya kita sedang sakit dan harus menelan obat pahit. Tahun ini mungkin sulit, tetapi kalau kita sabar menata keuangan dengan benar, tahun depan kondisi bisa lebih baik,” ujarnya.
massa aksi. Foto: Ainun Faathirjal/KabarPapua.co
Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai juga memberikan kepastian bahwa DPRK sangat terbuka menerima aspirasi rakyat dengan tetap menyesuaikan aturan dan mekanisme yang berlaku.
Ia mengungkapkan bahwa DPRK telah membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2024 dan telah memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditindaklanjuti ke pihak berwenang.
Namun, ia juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah tahun 2025. “Kami dilantik setelah penetapan APBD 2025, dan memang terlihat adanya kesalahan penganggaran. Anggaran tidak mencukupi, termasuk untuk pembayaran TPB. Bahkan anggaran DPRK juga ikut dipangkas drastis. Jadi persoalan ini harus dikelola bersama,” ujar Ebzon.
Menurutnya, pembayaran TPB bukan hak mutlak ASN, melainkan kebijakan tambahan penghasilan yang bisa diberikan pemerintah daerah jika tersedia anggaran.
“Kami berharap lewat kebijakan Bupati, persoalan ini bisa disiasati sehingga tetap ada solusi untuk ASN dan P3K,” tambahnya.
Sebelumnya, massa aksi yang dikoordinatori oleh Dewan Adat Wilayah II Saireri, Sopater Ayomi, dengan penanggung jawab Alfred Y.I Bonai, Jhon Barangkea, dan Jono Arampayai mendatangi Gedung Silas Papare Serui.
Dalam aspirasinya, massa menyerahkan 5 tuntutan kepada pemda setempat. Berikut tuntutannya:
1. Segera membayar penuh TPB ASN dan P3K.
2. Menghentikan praktik “rumah tim sukses” dalam birokrasi.
3. Memprioritaskan pengusaha OAP dalam pengadaan barang/jasa.
4. Membentuk Pansus DPRK untuk mengaudit keuangan daerah.
5. Mendesak KPK dan Ombudsman memeriksa dugaan korupsi serta maladministrasi.
Aspirasi yang disampaikan massa dituangkan dalam dokumen resmi dan diterima langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, disaksikan Wakil Bupati Roi Palunga, Ketua DPRK Ebzon Sembai, Plt Sekda Harold Wenno, Pimpinan OPD, Anggota DPRK Yapen serta unsur keamanan, dan masyarakat. Pemerintah memastikan seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ke depan. *** (Ainun Faathirjal)
