KABARPAPUA.CO,Kota Jayapura– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua memetakan sejumlah potensi kerawanan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua yang dilaksanakan 6 Agustus 2025.
Pemetaan daerah rawan fokus pada tingkat partisipasi pemilih serta netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam pelaksanaan PSU.
Komisioner Bawaslu Papua, Yofrey Piryamta Kebelen menyampaikan informasi yang diterima dari masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum ASN, TNI, dan Polri.
“Ini harus segera ditindaklanjuti agar netralitas tetap terjaga.Bawaslu telah menerima 5 laporan masyarakat dan satu temuan pengawasan,” ujarnya kepada wartawan di Jayapura, Kamis 26 Juni 2025.
Yofrey menjelaskan sembilan kabupaten/kota di Papua memiliki indeks kerawanan yang tinggi, sehingga menjadi fokus perhatian utama Bawaslu. “Maka, sosialisasi ini menjadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga agar pengawasan lebih masif dan menyentuh seluruh lapisan,” katanya.
Yofrey mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, terutama menjelang momen krusial demokrasi seperti PSU.
“Jadi profesionalisme dan integritas seluruh pihak akan menjadi penentu keberhasilan PSU yang adil, damai, dan bermartabat” jelasnya.
Netralitas
Komisioner Bawaslu Papua, Yofrey Piryamta Kebelen saat diwawancarai wartawan di Jayapura. Foto: Imelda/KabarPapua.co
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Papua, Amandus Situmorang menegaskan pentingnya netralitas dari seluruh unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri sebagai pilar utama integritas demokrasi.
“ASN, TNI Polri tidak boleh ada keberpihakan pada salah satu calon, ada sanksi pidana yang mengancam,” jelasnya.
Ia mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136 Tahun 2024 yang menyatakan anggota TNI/Polri yang terlibat politik praktis dapat dijerat hukum.
Amandus bilang, sosialisasi ini dianggap sebagai momentum strategis untuk membangun sinergi antara lembaga pengawas dan semua unsur pemangku kepentingan, guna mencegah potensi pelanggaran sepanjang proses PSU berlangsung.
Harapannya, hasil sosialisai menyentuh masyarakat, agar ada pengawasan maksimal.“Kami mengajak semua pihak mewujudkan PSU yang berkeadilan dan bermartabat di Tanah Papua,” katanya. *** (Imelda)
