KABARPAPUA.CO, Serui – Di balik khidmatnya peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia(RI) di Kampung Perea, Distrik Nusawani, pada Senin, 17 Agustus 2026, tersimpan harapan besar masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang lebih layak.
Keterbatasan ruang kelas, tenaga pendidik, transportasi laut, listrik, internet, air bersih hingga fasilitas pendukung masih menjadi tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
Aspirasi itu turut disampaikan kepada Anggota DPRK Kepulauan Yapen, Rian Hendrik, dalam momentum peringatan kemerdekaan yang dilaksanakan bersama di Kampung Perea.
Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah distrik, termasuk pemenuhan layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak di daerah terpencil.
Kepala SMP Satu Atap Negeri Perea, Yohannes Wonatorei mengatakan sekolah yang dipimpinnya masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama sarana transportasi laut, fasilitas sekolah, jaringan listrik, internet, serta tenaga pendidik.
Menurut Yohannes, sejak diterbitkannya SK pada 2011 hingga saat ini, sekolah belum memiliki sarana transportasi laut seperti perahu maupun motor laut. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan mobilitas sekolah yang berada di wilayah Kampung Perea.
“Selain transportasi, sekolah juga belum memiliki sejumlah fasilitas dasar, di antaranya jaringan listrik, internet, ruang guru, perpustakaan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya,” jelas Yohannes.
Yohannes juga mengatakan, pihak sekolah telah menyampaikan kondisi tersebut kepada dinas terkait dan melakukan pembaruan data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang diterima pihak sekolah. Meski begitu, kami tetap melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa,” katanya.
Dari sisi tenaga pengajar, SMP Satu Atap Negeri Perea juga masih mengalami kekurangan guru. Dari kebutuhan sebelumnya untuk 11 mata pelajaran, beberapa mata pelajaran belum memiliki guru tetap, terutama Bahasa Inggris dan Matematika. Kekurangan tenaga pendidik tersebut telah berlangsung sekitar empat tahun.
Untuk tahun ajaran 2026/2027, jumlah siswa SMP Satu Atap Negeri Perea tercatat sebanyak 58 siswa.“Harapan kami ada perhatian dari pemerintah. Kami sangat membutuhkan fasilitas dan tenaga pendidik agar proses pendidikan di sini dapat berjalan lebih baik,” harap Yohannes.
SD Negeri Perea Juga Kekurangan Ruang Kelas
Persoalan serupa juga dihadapi SD Negeri Perea. Kepala SD Negeri Perea, Frederikus Samderubun, mengatakan sekolahnya memiliki 78 siswa yang terbagi dalam enam rombongan belajar. Namun, sekolah itu hanya memiliki empat ruang belajar. Bahkan, ruang perpustakaan terpaksa digunakan sebagai ruang kelas.
Kondisi itu menyebabkan proses pembelajaran harus menyesuaikan keterbatasan ruang, termasuk pelaksanaan pembelajaran dua tingkat dalam satu ruangan. “Kami harap ada penambahan dua ruang kelas karena saat ini fasilitas yang ada belum mencukupi untuk menampung seluruh siswa,” kata Frederikus.
Selain ruang belajar, sekolah juga membutuhkan dua unit MCK, rumah guru dan kepala sekolah, serta fasilitas penunjang lainnya. Saat ini terdapat lima guru yang berasal dari kota dan harus bolak-balik dari kota ke Kampung Perea untuk melaksanakan tugas mengajar.
Frederikus berharap pemerintah dapat menyediakan setidaknya satu rumah bagi guru dan kepala sekolah sehingga tenaga pendidik dapat tinggal lebih dekat dengan sekolah dan memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal.
Sekolah juga membutuhkan bak penampung air karena saluran pipa air yang selama ini digunakan mengalami kerusakan atau putus. “Kami harap ada rumah untuk guru dan kepala sekolah, MCK, ruang belajar, serta bak penampung air karena pipa yang digunakan saat ini putus,” ujarnya.
Perlu Bantuan Pemerintah
Berbagai persoalan yang disampaikan para kepala sekolah tersebut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Bagi masyarakat Kampung Perea, keterbatasan geografis seharusnya tidak menjadi alasan bagi anak-anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berbeda.
Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, aspirasi tersebut menjadi pengingat bahwa makna kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan dan pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, transportasi laut, jaringan listrik dan internet, air bersih, ruang kelas, rumah guru, serta penambahan tenaga pendidik menjadi sejumlah kebutuhan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti pemerintah.
Bagi anak-anak di Kampung Perea, kemerdekaan bukan hanya tentang pengibaran Sang Merah Putih. Kemerdekaan juga berarti memiliki ruang kelas yang layak, guru yang cukup, akses belajar yang memadai, dan kesempatan yang sama untuk menatap masa depan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRK Kepulauan Yapen, Rian Hendrik, mengatakan persoalan pendidikan di wilayah terpencil perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Menurutnya, keterbatasan geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak di Kampung Perea untuk memperoleh pendidikan yang layak dan fasilitas belajar yang memadai.
Rian menilai kebutuhan seperti ruang kelas, tenaga pendidik, transportasi laut, listrik, jaringan internet, air bersih, serta rumah bagi guru merupakan bagian penting dalam menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan para kepala sekolah tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran.
“Anak-anak di wilayah seperti Perea memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itu, aspirasi ini harus menjadi perhatian bersama dan dicarikan solusi secara bertahap,” kata Rian.***(Ainun Faathirjal)
