KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua mencatat sebanyak 60 pengaduan terkait pinjaman online (pinjol) ilegal sepanjang tahun 2024. “Pengguna pinjol didominasi kalangan usia muda,” kata Kepala OJK Papua, Fatwa Aulia di Kota Jayapura, Papua, Rabu, 26 Februari 2025.
OJK Papua, kata Fatwa, telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), guna mengawasi dan menindak setiap aktivitas pinjaman ilegal di Papua. “Saya minta masyarakat untuk tidak mudah terjebak dalam pinjol,” ujarnya.
Fatwa juga mengungkapkan, OJK akan terus memberikan edukasi kepada para pelajar dan masyarakat setempat untuk tidak mudah terjebak dalam pinjol ilegal dan penawaran investasi ilegal. “Hal ini tentu menjadi pelajaran, dan jika ada korban diharapkan dapat segera melapor ke layanan pengaduan OJK,” jelasnya.
OJK Papua juga menyasar edukasi keuangan kepada kalangan mahasiswa, pelajar SMA, dan ASN, dengan harapan mereka bisa menjadi duta untuk menyebarkan informasi mengenai apa saja yang harus diantisipasi terkait pinjol.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan penawaran dana cepat dari entitas yang tidak memiliki legalitas yang jelas, serta meminta masyarakat untuk tidak memberikan akses ke data pribadi,” tambah Fatwa dalam kegiatan Bincang Bareng Media yang digelar di salah satu cafe di Kota Jayapura.
Fatwa menekankan, OJK mendorong lembaga keuangan resmi untuk hadir dan memberikan kemudahan sehingga masyarakat setempat memiliki pilihan yang aman dalam mengakses jasa keuangan. “OJK akan terus berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik-praktik keuangan ilegal,” ungkapnya.
Kepala Bagian Pengawasan LJK OJK Papua, Yosua Rinaldy saat memaparkan materinya. (Foto KabarPapua.co/Imelda)
Kinerja Perbankan 2024, DPK Turun 65,3 Triliun
OJK Papua menyebut kinerja sektor perbankan untuk bank umum, tercatat Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan per Desember 2024. “Penurunannya sebesar 67,71 triliun atau menjadi 65,3 triliun,” ungkap Kepala Bagian Pengawasan LJK OJK Papua, Yosua Rinaldy.
Diakui Yosua, dana ini dipengaruhi penurunan terkait dana pemerintah daerah sehubungan dengan kebijakan pemerintah daerah di tahun 2024. “Walaupun DPK di tanah Papua turun, tapi kredit yang diberikan justru meningkat dan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Papua itu sendiri dengan adanya DOB,” jelasnya.
Menurut Yosua, pada Desember 2023 kredit di bank umum sebesar 54,61 triliun dan di Desember 2024 sebesar 57,80 triliun. “Secara yoy, pertumbuhan kredit sebesar 5,88 persen sehingga pertumbuhan ini sejalan dengan upaya perbankan di tanah Papua untuk membantu pertumbuhan ekonomi di tanah Papua,” terangnya.
Jika melihat dari NPL gross, kata Yosua, terdapat resiko kredit di Papua untuk bank umum, yang justruh relatif terjaga. Hal ini karena pada Desember 2023 NPL sebesar 2,5 persen dan di Desember 2024 sebesar 2,37 persen atau turun 0,13 persen. “Jadi ini juga menunjukan upaya perbankan dalam rangka menurunkan resiko kredit di tanah Papua,” ujarnya.
Yosua mengungkapkan, dengan pertumbuhan positif kredit baik itu resiko kreditnya, NPL yang menurun kemudian kredit yang diberikan juga bertumbuh, maka diharapkan posisi ini bisa dijaga momentumnya di tahun 2025.
Sementara itu, kata Yosua, untuk kinerja perbankan pada sektor Bank Syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK) justru meningkat sebesar 1,61 persen. “Pada Desember 2023 itu 1,4 triliun meningkat menjadi 1,43 triliun di Desember 2024. Jadi DPK meningkat, dan pembiayaan juga meningkat signifikan sehingga bisa dilihat pembiayaan pada Desember 2023 sebesar 827 miliar, meningkat menjadi 953 miliar, atau 15,28 persen,” ungkapnya.
Kemudian untuk BPR pada Desember 2023 ke Desember 2024, kata Yosua, mengalami penurunan menjadi 23,6 persen dari 1,31 triliun menjadi 997,8 miliar. Tercatat kredit yang diberikan juga menurun dari 2,2 triliun menjadi 12 triliun kemudian NPL gross kinerja juga sangat signifikan membaik dari 15,53 persen di Desember 2023, menjadi 2,08 persen di Desember 2024.
Menurut Yosua, penurunan itu salah satunya dipengaruhi oleh penutupan salah satu kantor BPR di Manokwari, sehingga dengan kondisi ini mempengaruhi penurunan fotopolio BPR di tanah Papua, termasuk NPL gross juga membaik.
Kemudian untuk perkembangan industri kinerja keuangan sektor pasar modal, tercatat jumlah kepemilikan saham meningkat dari tahun ke tahun. Pada Desember 2023 tercatat 1,07 triliun meningkat di Desember 2024 menjadi 1,17 triliun atau sekitar 100 miliar meningkatnya (7,99 persen).
Hal ini menunjukan inklusi di pasar modal mulai ada peningkatan, mulai dari iverstor dan juga dari jumlah kepemilikan meningkat. “Dari jumlah kepemilikan saham itu nominalnya jumlah orangnya juga meningkat dari 2023 itu ada 81.839 yang mana secara yoy meningkat 25, 67 persen,” kata Yosua.
“Jadi ini meningkat jumlah investornya, maupun kepemilikan saham secara nominal meningkat dan sepertinya juga tingkat keatifan juga semakin tinggi karena jumlah transaksi juga meningkat,” pungkasYosua menambahkan. ***(Imelda)
