KABARPAPUA.CO, Sentani– FKUB Papua menilai program pemerintah Makan Bergizi gratis (MBG) sangat baik dilakukan di Papua, hanya saja pola penyalurannya yang perlu diperbaiki. Apalagi untuk Papua, konsep yang dilakukan untuk program MBG memiliki cara yang berbeda.
Ketua FKUB Papua, Pendeta Lipius Biniluk menilai Papua memiliki wadah tersendiri dalam konsep penyaluran MBG, misalnya wadah di bawah FKUB yang bisa digunakan, contohnya melalui gereja atau yayasan di bawah keagamaan.
“Gereja atau yayasan di bawa FKUB harus diberikan ruang untuk melayani umatnya, seperti terlibat langsung dalam program MBG. Konteks Papua berbeda dengan di luar Papua,” katanya, Rabu 19 Februari 2025.
Apalagi gereja di Papua ada sampai pelosok kampung dan dapat menjangkau masyarakat setempat.
“Berikan saja dana itu kepada gereja atau kepada yayasan yang sekarang ini peduli dengan masyarakat. Tinggal pemerintah mengawasi dan memberikan ini dan itu,”katanya.
Lalu, hampir semua bahan makanan pokok untu MBG tersedia di Papua, hanya beberapa kebutuhan lain seperti minyak goreng dan lainnya bisa disuplai dari luar.
“Makanan-makanan lokal itu nantinya diolah untuk diberikan dalam menu MBG, sesuai dengan kondisi fisik orang-orang asli Papua,” jelasnya.
Dukungan program MBG juga mendapat respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua. MUI Papua menyebut MBG program yang baik karena memberikan makanan bergizi tambahan kepada anak-anak sekolah.
“Jangan sampai tumpang tindih dengan program-program serupa yang sudah ada di daerah. Harusnya juga bisa melibatkan lembaga-lembaga yang sudah ada di daerah seperti Dharma Wanita(DWP yang ada di setiap SKPD atau PKK. Karena lembaga-lembaga ini sudah terbukti efektif dalam membantu mempercepat penyaluran program-program seperti ini,”kata perwakilan MUI Provinsi Papua, Hariman Dahrin.
Menurut Hariman, MBG bukanlah program baru. Program serupa sudah ada sejak zaman Orde Baru dengan nama Pemberian Makanan Tambahan Murid Sekolah (PMTMS).
“Dulu, waktu saya masih di Bappeda Biak, saya sendiri yang mengelola program PMTMS. Setiap minggu kami berikan makanan tambahan kepada anak-anak sekolah dengan bekerja sama dengan komite sekolah. Kenapa sekarang uangnya ditarik ke pusat, lalu diberikan lagi ke instansi lain yang mengerjakannya?” tanya dia.
Hariman berharap pemerintah pusat dan daerah dapat lebih bersinergi dalam melaksanakan program-program seperti ini. *** (Katharina)
