KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua terus melakukan langkah persiapan untuk mengawasi tahapan Pemilu 2024.
Langkah-langkah tersebut mulai dari persiapan tahapan kampanye, termasuk juga upaya pencegahan. Beberapa contohnya, sosialisasi tindak pidana, sosialisasi netralitas ASN,TNI dan Polri.
Anggota Bawaslu Papua, Divisi Penanganan Pelanggaran data dan Informasi, Amandus Situmorang, menyatakan, pihaknya telah melakukan apel siaga menjelang Pemilu 2024.
Apel ini juga menjadi bagian lain dalam persiapan pengawasan selain tahapan kampanye. Apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh jajaran Bawaslu di seluruh daerah untuk melakukan pengawasan tahapan pemilu.
“Kita juga lakukan kegiatan deklarasi kampanye damai pada Pemilu 2024. Kita lakukan pengucapan deklarasi sebagai bentuk komitmen dari partai politik. Jadi kita hadirkan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, pemuda, ormas dan lainnya,” ujar Amandus, Selasa 21 November 2023.
Amandus bilang, Bawaslu mengapresiasi kegiatan deklarasi ini sebagai langkah awal untuk menggabungkan bahwa Papua dapat berkomitmen melaksanakan pemilu secara jujur dan adil.
“Kami juga harapkan kepada rekan-rekan pers untuk terus menciptakan suasana yang sejuk dengan berita yang edukatif dan jaga terus, kondisi keamanan di Papua,” ucapnya.
Soal penanganan sengketa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Bawaslu telah mencermati ada beberapa calon legislatif yang ditetapkan tidak memenuhi syarat.
Bawaslu juga mencermati hasil pengawasan di beberapa kabupaten yang masih bermasalah. Misalnya calon legislatif dengan status mantan narapidana.
“Ada upaya hukum Bawaslu lakukan, sehingga dari hasil pengawasan itu masuk dalam temuan. Prosesnya dalam beberapa hari ke depan sesuai dengan waktu penanganan. Jadi masuknya dalam pra-pelanggaran administrasi,” jelasnya.
Anggota Bawaslu Papua, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Yofrey Piryamta Kebelen mengungkapkan, Bawaslu telah melakukan imbauan kepada peserta pemilu untuk mengingatkan dalam tahapan sosialisasi.
Pihaknya juga mengingatkan kepada peserta pemilu tentang netralitas, baik ASN,TNI dan Polri. Selain itu juga komunikasi dengan stakeholder yang bermitra strategis bersama dengan Bawaslu mendukung pemilu damai di Papua.
“Kami juga meminta MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk memfasilitasi kami bertemu dengan Ormas Muslim yang ada di Papua, lalu sinode GKI. Kemudian juga dengan Katolik dan agama lain untuk komunikasi ciptakan pemilu damai,” ujar Yofrey.
Ia mengakui dalam pengawasan kampanye, Bawaslu juga akan melakukan pembentukan Pokja, terutama netralitas ASN, TNI-Polri. Lalu Pokja isu pengawasan negatif, Pokja pengawasan kampanye dan APK.
Bawaslu bersama jajaran di tingkat bawah juga terus lakukan pengawas untuk distribusi logistik, baik kotak suara, bilik suara, tinta dan segel. Di mana hampir semua sudah sampai di kabupaten/kota.
“Tahapan logistik sudah jalan. Kita hanya memastikan gudang penyimpanan logistik sampai di hari H tanpa ada kerusakan,” pungkasnya. *** (Imelda)
