KABARPAPUA.CO, Jayapura – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura bersama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita memperkuat tata kelola tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Papua Pegunungan melalui kegiatan penguatan kapasitas dan pendampingan tata kelola rumah sakit.
Dalam pernyataan tertulisnya Humas RSUP Jayapura, Narda Margaretha Sinambela kepada media di Kota Jayapura, Papua, pada Selasa, 22 September 2026, bahwa Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. dr. Petronella Marcia Risamasu, M.Ked.Trop, mengatakan peningkatan kapasitas rumah sakit dapat dilakukan melalui kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarrumah sakit.
“Kepada siapapun yang memiliki kemampuan lebih, memiliki pengalaman lebih, itu kita harus belajar. Dan saat ini kakak kami dari Rumah Sakit Umum milik kementerian, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, hadir memberikan materi untuk penguatan tata kelola rumah sakit,” kata dr. Petronella saat membuka Workshop Pendampingan Tata Kelola RSUD Papua Pegunungan di RSUP Jayapura, Senin, 21 September 2026.
Menurut dr. Petronella, RSUP Jayapura sebagai rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan di Papua juga memiliki peran dalam membangun kolaborasi dengan rumah sakit daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem rujukan dan meningkatkan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Rujukannya ngalir dengan benar. Karena kalau hanya ingin merujuk saja banyak. Pasien juga kadang ingin dirujuk. Tapi merujuknya dengan benar, itu yang ingin kami harapkan salah satu output dari hasil ini,” ujarnya.
Ia mengatakan penguatan tata kelola menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan rumah sakit daerah, terutama di wilayah Papua yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan akses pelayanan kesehatan yang beragam.
dr. Petronella berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum pembelajaran, tetapi juga menjadi awal dari hubungan kerja sama yang lebih kuat antara rumah sakit pengampu dan rumah sakit daerah.
“Mudah-mudahan perkenalan pertama akan membuat hubungannya menjadi lebih mesra, lebih harmonis dan lebih benar, supaya tata kelola rumah sakit di Papua dapat kita handle secara bersama-sama dengan proper,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama RSJPD Harapan Kita, Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), MARS, mengatakan pengembangan rumah sakit daerah membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Menurut dr. Iwan pengembangan jejaring rumah sakit di Indonesia telah melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Kolaborasi tersebut diperlukan karena sebagian besar rumah sakit kabupaten dan kota merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah.
“Jadi untuk empowering atau pengembangan rumah sakit ini tidak ada kata lain kecuali harus ada kerja sama dari tiga kementerian,” tambah dr. Iwan.

Ia menjelaskan program pengampuan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis medis, tetapi juga mencakup berbagai aspek tata kelola rumah sakit, mulai dari administrasi, keuangan, manajemen peralatan hingga pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.
“Pengampuan tidak berarti hanya mengajari secara teknis, medis. Lebih dari itu yang kami lakukan. Kami akan menata ulang,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, RSJPD Harapan Kita akan memberikan pendampingan dan menyusun roadmap pengembangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah sakit. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu rumah sakit daerah meningkatkan kapasitasnya secara bertahap.
dr. Iwan menegaskan penguatan rumah sakit daerah juga berkaitan dengan pemerataan akses pelayanan kesehatan. Masyarakat di daerah, menurutnya, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik tanpa harus selalu bergantung pada rumah sakit rujukan di wilayah lain.
“Karena kami ingin semua masyarakat Indonesia dapat mendapatkan layanan yang terbaik dimanapun dia berada. Seorang yang kena serangan jantung di katakanlah di Wamena, itu sama haknya dengan orang yang masuk ke rumah sakit Harapan Kita,” ujarnya.
Khusus untuk Papua Pegunungan, dirinya menilai aspek geografis perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan jejaring pelayanan kesehatan. Kajian geospasial diperlukan untuk melihat akses dan kebutuhan pelayanan, termasuk dalam mendukung sistem rujukan di wilayah tersebut.
Selain penguatan tata kelola dan pelayanan, program pengampuan juga diarahkan untuk mendorong kemandirian rumah sakit daerah. Rumah sakit pengampu tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga mendorong rumah sakit daerah agar mampu mengembangkan kapasitas dan tata kelolanya secara mandiri. “Karena ke depan benar-benar tidak bisa rumah sakit ini hanya disuapi. Harus mandiri,” kata dr. Iwan.
Melalui kegiatan tersebut, RSUP Jayapura dan RSJPD Harapan Kita mendorong penguatan kapasitas tujuh RSUD di Papua Pegunungan sebagai bagian dari pengembangan jejaring rumah sakit, peningkatan tata kelola, dan penguatan sistem rujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Papua.
Sebagai informasi, kegiatan yang berlangsung selama empat hari di RSUP Jayapura tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M. dan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes.
Kegiatan diikuti oleh peserta dari RSUD Dekai, RSUD Elvrida Sara, RSUD Er Dabi, RSUD Karubaga, RSUD Lukas Enembe, RSUD Oksibil, dan RSUD Tiom. Kegiatan turut melibatkan unsur Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas rumah sakit daerah dan jejaring pelayanan kesehatan di Papua. ***(Siaran Pers)




















