KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua pada 2023 mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya. Penurunan mencapai 30 persen atau sekitar Rp 7 triliun.
Fakta ini diungkapkan Pelapor Badan Anggaran DPR Papua, H Junaidi Rahim dalam Rapat Paripurna II dengan agenda Penetapan Rekomendasi atas LKPJ Gubernur tahun 2023, Kamis 13 Juni 2024.
Junaidi mengungkapkan melalui kebijakan umum dan pengelolaan keuangan daerah, merujuk kepada realisasi pendapatan daerah Papua 2023 dapat dikatakan secara umum cukup optimal, yaitu mencapai sebesar Rp 3,73 triliun lebih atau 102.48 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 3,64 triliun.
Kontribusi pendapatan terbesar terhadap total pendapatan daerah Papua bersumber dari pendapatan transfer sebesar Rp 2,465 triliun lebih atau 60,8 persen. Diikuti dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,17 triliun, hal ini telah berkontribusi kepada APBD sebesar 30 persen.
“Ini sebagai akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup signifikan mengakibatkan persentase PAD terhadap APBD cukup tinggi,” ujarnya.
DPR Papua mengapresiasi pencapaian realisasi PAD yang telah dapat melampui target anggaran yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari beberapa strategi instensifikasi pendapatan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Atas hal tersebut, DPR Papua memberikan rekomendasi untuk memandang perlu mendorong gubernur beserta jajaran. Dorongan ini terkait dengan penghimpunan permasalahan dan solusi PAD agar lebih optimal dan inovatif dalam upaya penggalangan sumber potensi maupun dalam merealisasikannya.
Sementara untuk sisi pengelolaan belanja daerah, Junaidi melanjutkan, telah menunjukkan realisasi belanja sebesar Rp 5,03 triliun lebih atau 85,51 persen dari total belanja sebesar Rp 5,88 triliun lebih. Namun terdapat anggaran yang tidak terealisasi kurang lebih sebesar 140 miliar lebih atau 14,49 persen.
Lewat rekomendasi, DPR Papua minta gubernur untuk memaksimalkan langkah-langkah strategis. Hal ini bertujuan untuk mendorong penyerapan belanja daerah dengan menguatkan pengawasan pelaksanaan APBD 2023 melalui pengawasan internal dan eksternal.
“Diharapkan dapat memaksimalkan langkah-langkah strategis dalam upaya mendorong penyerapan belanja daerah. Hal ini tidak terlepas dari data realisasi pendapatan daerah yang mencapai sebesar 102,48 persen,” bebernya.
DPR Papua juga memandang perlu diimbangi dengan efektivitas belanja daerah dengan melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan PAD melalui pengelolaan Aset Daerah tanah dan gedung.
Misalnya, Junaidi mencontohkan tanah yang berada di Jalan Baru sekitar Pasar Youtefa Jayapura. Kemudian hotel-hotel milik pemerintah daerah yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. *** (Imelda)
