KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua resmi memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu 10 Desember 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, didampingi para wakil ketua serta dihadiri Gubernur Fakhiri, Wakil Gubernur Rumaropen, jajaran Forkopimda, dan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Denny menjelaskan pembahasan RAPBD adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan secara optimal. DPRP berharap seluruh alat kelengkapan dewan mencermati Raperdasi dengan sebaik-baiknya, agar dapat memberikan persetujuan bersama demi peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Papua di tahun 2026.
Pemerintah Provinsi Papua mengajukan RAPBD 2026 dengan struktur sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah: Rp2,03 triliun
- PAD: Rp563,4 miliar
- Transfer: Rp1,46 triliun
- Lain-lain pendapatan sah: Rp2,1 miliar
- Belanja Daerah: Rp2,27 triliun
- Belanja operasi: Rp2,04 triliun
- Belanja modal: Rp81,4 miliar
- Belanja tidak terduga: Rp10 miliar
- Belanja transfer: Rp138,6 miliar
Pembiayaan Daerah
- Penerimaan (SiLPA 2025): Rp249,1 miliar
- Pengeluaran: Rp10 miliar
- Pembiayaan netto: Rp239,1 miliar
Dengan demikian, RAPBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp239,1 miliar yang akan ditutup sepenuhnya melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025.
Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri menekankan APBD 2026 adalah instrumen strategis dalam menjalankan program prioritas di tahun pertama pemerintahannya.
“Penyusunan APBD ini berpedoman pada RKPD 2026 dengan tema ‘Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah’,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja menyusul penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. “Pengelolaan belanja harus lebih efektif, efisien, dan fokus pada prioritas layanan publik,” katanya.
Gubernur menyebut untuk Belanja daerah tahun 2026 diarahkan untuk, Memenuhi belanja wajib dan mengikat, menekan belanja nonprioritas, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menyuntikkan penyertaan modal BUMD sebesar Rp10 miliar.
Gubernur berharap pembahasan RAPBD berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan. *** (Imelda)
