KABARPAPUA.CO, Makassar – Gejolak harga pangan akan dirasakan langsung masyarakat dan memengaruhi daya beli, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Sehingga, inflasi kelompok pangan bergejolak perlu dijaga dalam kisaran sasaran 3,0% -5,0%, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (29/1).
Semangat itu diusung dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) 2026 yang digelar Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, dan mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) di Makassar, Sulawesi Selatan, 23 Oktober 2026.
Kegiatan dengan tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim” ini, dibuka Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, serta dihadiri Kepala Daerah se-Sulampua.
Kegiatan pasar murah di Jayapura. (Foto dok: BI Papua)
GPIPS Sulampua 2026 menghadirkan inovasi “Tallukarsa Pangan Sulampua” atau tiga daya upaya, yaitu Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata, yang direplikasi dari kisah sukses daerah.
“Ke depan, peningkatan produksi hingga efisiensi rantai pasok, agar direplikasi ke daerah lain sehingga inflasi terkendali dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono.
Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menambahkan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, tecermin dari pertumbuhan ekonomi 5,45% pada semester I-2026 dan inflasi nasional yang terjaga 3,28%, sesuai sasaran 2,5±1%.
Kegiatan pasar murah di Jayapura. (Foto dok: BI Papua)
Dari sisi produksi, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 131,11; tertinggi dalam 34 tahun terakhir, dengan cadangan stok beras nasional per 23 Oktober 2026 sekitar 4,5 juta ton.
Untuk wilayah Papua sendiri, karakteristik Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) dengan sentra produksi dan wilayah konsumsi yang tersebar di pesisir, kepulauan, hingga pegunungan menjadikan konektivitas dan rantai pasok sebagai kunci stabilitas harga pangan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPw BI Prov. Papua) bersama TPID di Provinsi Papua dan DOB terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi sejalan dengan Tallukarsa Pangan Sulampua, yakni:
Karsa Daya, kapasitas produksi diperkuat melalui dukungan penyaluran sarana prasarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi komoditas cabai, bawang merah, dan beras, pendampingan hilirisasi olahan ikan dan cabai,business matching kelompok tani dan UMKM dengan ritel modern serta penguatan kapasitas dan pelatihan petani termasuk petani asli papua bekerjasama dengan IPB Bogor.
Kegiatan pasar murah di Jayapura. (Foto dok: BI Papua)
Karsa Sambung diwujudkan melalui KAD Kabupaten Keerom–Kota Jayapura dan Kabupaten Enrekang–Kota Jayapura, penjajakan KAD Kota Jayapura–Kabupaten Merauke, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari sentra-sentra produksi, serta Gerakan Pangan Murah yang bersinergi dengan pemerintah daerah, Perum Bulog melalui penyaluran beras SPHP, TNI Polri, Baznas, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), dan rumah ibadah melalui Gerobak Sentani dan Gerbang Kasih.
Sementara Karsa Tata, terus diperkuat melalui kegiatan rapat koordinasi, FGD, dan High Level Meeting TPID, penguatan neraca pangan bersama Pemerintah Provinsi Papua dan tiga DOB, sinergi dengan dengan BPS dan BMKG untuk mengantisipasi risiko iklim, serta edukasi belanja bijak kepada masyarakat, pelajar, dan mahasiswa.
Sinergi ini terus memberikan kontribusi positif bagi pengendalian inflasi di Papua dan DOB serta mendapatkan apresiasi bagi TPID Provinsi Papua dan TPID Kota Jayapura sebagai TPID Berkinerja Terbaik dalam pengendalian inflasi di Nusampua tahun 2026.
Petani di Papua memperlihatkan hasil panennya. (Foto dok: BI Papua)
Rapat Koordinasi TPIP/TPID se-Sulampua dalam rangkaian GPIPS 2026 turut merumuskan “Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua” sebagai lima komitmen bersama, yaitu penguatan hulu produksi yang adaptif iklim, hilirisasi untuk nilai tambah dan umur simpan, perluasan akses pembiayaan petani-nelayan, penguatan data stok dan operasi pasarberbasis Early Warning System dan Neraca Pangan, serta penguatan konektivitas antarpulau.
Komitmen tersebut menjadi pijakan bagi TPID se-Papua untuk memperluas KAD dan FDP serta menjaga ketersediaan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
KPw BI Prov. Papua menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah daerah di wilayah DOB, Perum Bulog, serta seluruh anggota TPID dan mitra strategis. Dengan semangat Sinergi Merah Putih, KPw BI Prov. Papua bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga daya beli masyarakat hingga ke penjuru Papua demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.***(Siaran Pers)
