KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia sebagai inovasi baru dalam industri sistem pembayaran domestik.
Peluncuran ini diumumkan Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti, pada acara Peluncuran Respons Kebijakan Sistem Pembayaran di Kantor Pusat BI, Jakarta.
Dalam siaran persnya ke media pada Rabu, 19 Agustus 2026, Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Warsono mengatakan, Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Papua sebagai salah satu kantor perwakilan BI di daerah turut mendukung penuh langkah ini sebagai upaya memperluas manfaat digitalisasi sistem pembayaran hingga ke wilayah Papua.
“Kartu Kredit Indonesia hadir sebagai alternatif instrumen pembayaran berbasis fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment) yang diproses sepenuhnya melalui infrastruktur domestik. Instrumen ini dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi QRIS, baik melalui metode pindai (scan) maupun Tap,” jelas Warsono.
Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026, kata Warsono, delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) telah menerbitkan Kartu Kredit Indonesia, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta BSI yang mengembangkan skema pembiayaan berbasis syariah.
“Kehadiran instrumen ini diharapkan memperkuat kemandirian nasional di sektor sistem pembayaran, sekaligus membuka ruang inovasi lanjutan pada fitur dan layanan ke depan,” jelasnya.
Selain peluncuran Kartu Kredit Indonesia, kata Warsono, Bank Indonesia turut memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% yang akan berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026. Perluasan ini mencakup transaksi sampai dengan Rp100 ribu bagi merchant kategori kecil, menengah, dan besar, yang sebelumnya dikenakan MDR sebesar 0,7%.
Sementara itu, kata Warsono, dukungan MDR QRIS 0% bagi merchant Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi sampai dengan Rp500 ribu tetap dilanjutkan.
“Kebijakan ini ditujukan untuk menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha di berbagai skala, termasuk UMKM di Papua, sekaligus mendorong perluasan akseptasi pembayaran digital di tengah masyarakat,” jelasnya.
Menurut Warsono, secara nasional, penggunaan QRIS terus menunjukkan tren peningkatan. Hingga Juni 2026,tercatat 65,77 juta pengguna QRIS, dengan tambahan 6,23 juta pengguna baru sepanjang semester I 2026. Jumlah merchant yang menerima QRIS mencapai 44,86 juta, dengan pangsa UMKM sebesar 96,68%.
“Volume transaksi QRIS pada periode yang sama tercatat sebanyak 12,55 miliar transaksi; dengan nilai nominal mencapai lebih dari Rp1,12 kuadriliun atau tumbuh 93,92% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” paparnya.
Di wilayah Papua, kata Warsono, perkembangan akseptasi QRIS turut menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, akumulasi transaksi QRIS di Papua dan wilayah pemekarannya (daerah otonomi baru) tercatat lebih dari 41,9 juta transaksi, didukung oleh lebih dari 271 ribu merchant dan 221 ribu pengguna.
“Momentum positif ini terus berlanjut memasuki tahun 2026. Pada triwulan I 2026, realisasi nilai transaksi QRIS di Papua tercatat sebesar Rp2,61 triliun, tumbuh 7,84% secara tahunan (yoy),” ujarnya.
“Pertumbuhan ini turut diiringi oleh perluasan merchant yang meningkat sebesar 12,98% (yoy), mencerminkan semakin luasnya penetrasi QRIS di kalangan pelaku usaha dan UMKM setempat,” kata Warsono menambahkan.
Selanjutnya, kata Warsono, volume transaksi QRIS sampai dengan bulan Juni 2026 tercatat sebesar 3,3 juta transaksidengan pengguna baru mencapai 240,4 ribu pengguna.
Momentum pertumbuhan ini menjadi modal penting sekaligus pijakan strategis bagi perluasan akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas MDR QRIS 0% ke depan, sehingga inklusi keuangan digital di Papua dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.
“KPw BI Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi masyarakat, pelaku usaha, serta mitra strategis di Papua sebagai bagian untuk mengakselerasi penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi di tanah Papua sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia,” jelas Warsono. ***(Siaran Pers)
