KABARPAPUA.CO, Wamena– Penjabat (Pj) Bupati Jayawijaya, Dr Sumule Tumbo, SE, MM memastikan pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah melunasi pembayaran uang sewa kontrakan asrama mahasiswa asal Jayawijaya yang menempuh kuliah di Malang, Provinsi Jawa Timur. Pelunasan uang sewa kontrakan telah dilakukan periode 2023.
Hal ini diketahui saat pj bupati melakukan rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka meng-kroscek kepastian pembayaran sewa kontrakan asrama melalui Dinas Pendidikan dan Bagian Kesra Pemda Jayawijaya.
“Hasil dari rapat, sewa kontrakan asrama mahasiswa di Malang telah dibayarkan tahun lalu,” kata Sumule, usai rapat bersama OPD terkait di Gedung Otonom Pemda Jayawijaya, Senin 29 Januari 2024.
Pj bupati mempersilahkan kepada mahasiswa Jayawijaya yang mengaku jika kontrakan asrama tersebut belum dibayarkan, untuk menyampaikannya langsung kepada dirinya.
“Dalam rapat tadi telah dipastikan pembayaran asrama oleh Sekda, Bagian Kesra, Dinas Pendidikan yang telah direalisasikan 2023,” ujarnya.
Pada intinya, Pemda Jayawijaya secara terbuka dan transparansi membuka ruang kepada masyarakat termasuk mahasiswa untuk memberikan keluhan yang terjadi di lapangan, sebab hal tersebut adalah kewajiban pemerintah.
“Namun, kami pastikan juga segala informasi wajib memiliki data yang benar dan akurat,” jelasnya.
Apalagi dalam penggunaan belanja APBD harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara nyata dan benar serta transparan, sebab menjadi objek audit BPK, KPK. Sehingga, siapapun yang membelanjakannya harus mempertanggung jawabkan.
“Kebenaran ini yang harus diklarifikasi, menyatukan pemahaman untuk mencari solusi bersama. Ke depan, kami akan membentuk tim verifikasi untuk mengecek kembali kebenaran informasi ini, karena diberikan dalam bentuk dana hibah. Sehingga, siapapun penerimanya wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hibah tersebut,” katanya.
“Dana hibah yang diberikan, baik sesuai proposal atau sesuai Naskah Perjanjian Hibah dapat digunakan sesuai peruntukan sesuai usulan penerima,” sambung Sumule.
Komunikasi Dua Arah
Dirinya juga senang adanya komunikasi dua arah, antara pemerintah dan mahasiswa, untuk menjadi satu pemahaman yang sama, di mana persoalanya untuk mencari solusi dan harus dibuktikan dengan data yang jelas.
Dia juga memberikan catatan kepada siapapun untuk memberikan contoh berkomunikasi yang baik dan beretika, saling menghargai satu sama lain. “Sopan santun dalam berkomunikasi sangat paling penting, agar duduk persoalannya bisa diselesaikan dengan bijak,” jelasnya.
Pj bupati menginginkan mahasiswa yang memberikan informasi bisa datang kepada Pemkab Jayawijaya dan akan difasilitasi untuk mengklarifikasi apabila ada masalah.
“Bila perlu, kami akan meminta Sekda untuk mengkhususkan sebuah ruangan untuk menampung keluhan dari masyarakat seperti ini,” katanya.
Ia menjelaskan mekanisme pengelolaan APBD semua terencana. “Tidak ada ujuk-ujuk, tiba masa-tiba akal, sehingga tahapannya direncanakan, dianggarkan, baru dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara riil,” tegasnya. *** (Stefanus Tarsi)
