Pelaku Usaha OAP Dibekali Bimtek E-Katalog Versi 6

KABARPAPUA.CO Kota Jayapura– Pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) diberikan Bimbingan Teknis Mitigasi Risiko Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dan Sosialisasi E-Katalog Versi 6. Kegiatan diikuti 200 pelaku usaha dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Keerom.  

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Debora Solossa menekankan pentingnya komitmen seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam memberdayakan pelaku usaha OAP.

Debora menjelaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2024, yang baru ditandatangani Presiden pekan lalu, mengadopsi hampir 80 persen dari Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 46 Tahun 2024—revisi dari Pergub Nomor 14 sebelumnya. “Perpres ini menjadi semangat baru bagi masyarakat Papua untuk lebih tertib dalam pengadaan,” ujarnya di sela-sela bimtek untuk pelaku usaha OAP yang dilaksanakan pada salah satu hotel di Abepura, Selasa 28 Oktober 2025.

Ia menyebut, sistem pendataan pelaku usaha OAP di Papua telah mencapai lebih dari 5.000 entitas. Kini, mekanisme manual digantikan dengan platform digital seperti E-Katalog Versi 6. “Dulu mereka datang manual, sekarang kami ajak masuk ke sistem. Administrasi lebih rapi, termasuk kewajiban pajak,” tambah Debora.

Ia juga menyoroti perlunya pengawasan ketat, termasuk penilaian kinerja dan sanksi bagi yang tidak patuh.

Debora optimistis, jika seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kementerian/lembaga bergandengan tangan, pemberdayaan ekonomi OAP akan tercapai. “Pekerjaan banyak, belanja langsung di sini. Kami akan gelar pameran, daftarkan semua pelaku usaha, dan pastikan mereka masuk sistem,” katanya.

Saat ini, hampir 80 persen proses pengadaan di Papua telah berjalan secara elektronik. Biro PBJ juga menyediakan pendampingan melalui Media Center dan ruang bimbingan, sehingga kendala jaringan internet di sembilan kabupaten tidak lagi menjadi alasan.

Acara ini menjadi bukti nyata upaya Pemerintah Provinsi Papua dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal, sekaligus memastikan transparansi dan efisiensi belanja pemerintah Provinsi Papua.

Asisten II Setda Papua, Setiyo Wahyudi yang membuka kegiatan tersebut mengakui adanya kemajuan untuk pelaku usaha OAP  bisa masuk dan difasilitasi dalam suatu regulasi dalam e-katalog.

‘Mau tidak mau, harus melalui vitalisasi berbasis website aplikasi. Harapannya,  pelaksanaan tak memgalami hambatan,” katanya.

Ketua Panitia, Sohna Musaad memastikan kelancaran acara dari awal hingga akhir. “Kami berharap melalui bimbingan teknis ini, pelaku usaha OAP dapat lebih mandiri dan terhindar dari risiko hukum dalam proses pengadaan,” ujar Sohna Musaad.

Acara ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, sekaligus memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diharapkan, inisiatif serupa dapat diperluas ke wilayah lain di Papua untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal. *** (Katharina)