Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

PERISTIWA · 22 Aug 2025 18:29 WIT

Mahasiswa dan Pelajar Puncak Jaya Minta Penghentian Operasi Militer


					Mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak Jaya (KMPPJ) Kota Studi Jayapura unjuk rasa Kantor DPR Papua terkait krisis keamanan di Puncak Jaya. Foto: Imelda/KabarPapua.co Perbesar

Mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak Jaya (KMPPJ) Kota Studi Jayapura unjuk rasa Kantor DPR Papua terkait krisis keamanan di Puncak Jaya. Foto: Imelda/KabarPapua.co

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Ratusan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak Jaya (KMPPJ) Kota Studi Jayapura unjuk rasa Kantor DPR Papua, Jumat 22 Agustus 2025.

Pendemo menyuarakan keprihatinan atas kondisi kemanusiaan yang memburuk di Kabupaten Puncak Jaya, khususnya di Distrik Lumo, Mewoluk, dan Ilamburawi.

Dengan membentangkan spanduk dan famlet tuntutan, para peserta aksi menyerukan penghentian kekerasan bersenjata dan operasi militer yang dinilai telah menimbulkan penderitaan mendalam bagi masyarakat sipil.

Koordinator Lapangan Aksi, Otty Telenggen, dalam orasinya menyebut situasi di Puncak Jaya sebagai darurat kemanusiaan, ada trauma, ketakutan, dan hilangnya rasa aman. “Termasuk anak-anak kehilangan akses pendidikan, perempuan dan keluarga terpaksa mengungsi, sementara ekonomi rakyat lumpuh total,” kata Otty.

Dia menjelaskan pendekatan militeristik telah menciptakan krisis multidimensi: kemanusiaan, pembangunan, dan kepercayaan terhadap negara. KMPPJ menolak segala bentuk kekerasan bersenjata dan menyerukan solusi berbasis dialog, pendidikan, dan pembangunan manusia.

Aksi tersebut juga menyoroti insiden tragis pada 8 Agustus 2025, saat operasi militer di Distrik Mewoluk diduga menyebabkan 3 anak di bawah umur menjadi korban tembakan. Dua di antaranya dirawat secara tradisional di hutan karena pengungsian massal, sementara satu korban dirujuk ke RSUD Harapan, Jayapura.

KMPPJ mendesak Pangdam XVII/Cenderawasih untuk segera menarik pasukan non-organik dari wilayah terdampak, serta meminta pemerintah pusat dan daerah membangun pusat pengungsian dengan fasilitas dasar.

“Papua tidak butuh lebih banyak pasukan, melainkan lebih banyak ruang dialog, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia,” kata Otty.

Aspirasi mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Alberth Meraudje, yang berkomitmen menindaklanjuti tuntutan tersebut. “Sebagai wakil rakyat, kami menerima aspirasi ini dan akan meneruskannya kepada instansi terkait sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Alberth. **** (Imelda)

Artikel ini telah dibaca 70 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Forum Pemimpin Redaksi Papua Terbentuk

2 May 2026 - 23:27 WIT

Polres Mappi Bongkar Tempat Produksi Miras “Kaki Anjing”

30 April 2026 - 10:49 WIT

Kapolda Papua Tengah : Tak Boleh Ada Praktik Curang dan Intervensi

29 April 2026 - 16:08 WIT

Ajakan Tokoh Pemuda Jelang 1 Mei di Tanah Papua

29 April 2026 - 13:06 WIT

HUT ke-2 Polda Papua Tengah: Stabilitas Keamanan jadi PR Berat

29 April 2026 - 13:00 WIT

Pengendara Motor di Serui Masih Banyak Tak Pakai Helm

28 April 2026 - 21:19 WIT

Trending di PERISTIWA