KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) dan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Papua menggelar kegiatan Literasi Pendidikan Politik (LPP) bagi pemilih pemula.
Kegiatan bertemakan “Gen Z Cerdas Memilih” berlangsung di Aula Universitas Muhammadiyah Papua (UMP) Abepura Jayapura, Rabu 30 Januari 2024. Peserta terdiri dari pelajar SMA Muhammadiyah Jayapura, mahasiswa UMP dan anggota PWA Papua.
Rektor UMP, Prof. H.R.Partino, M.Pd bangga karena kampus UMP ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Ia berharap para pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024.
Ketua PWA Papua, Atirah Maddu menjelaskan ‘Aisyiyah merupakan komponen perempuan Muhammadiyah yang peduli terhadap masalah politik di Indonesia. Kepedulian ini tertuang dalam program kerja khususnya pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH).
Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan, terutama KPU Provinsi Papua, BAWASLU Kota Jayapura, Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) Wilayah Jayapura dan UMP.
“Kami harapkan kegiatan literasi memberikan pengetahuan kepada peserta tentang tahapan pemilu, tata cara pencoblosan, pengawasan partisipatif terhadap pelanggaran serta cerdas memilih informasi yang pada akhirnya membawa peserta pada tahap menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024,” jelasnya.
Kegiatan literasi ini menghadirkan 3 narasumber yaitu dari KPU Provinsi Papua, Bawaslu Kota Jayapura dan Mafindo Wilayah Jayapura.
Foto bersama dengan narasumber literasi politik untuk pemilih pemula. (Foto: LPP ‘Aisyiyah)
Anggota KPU Provinsi Papua, Yohanes Fajar Irianto Kambon yang memaparkan tentang pemilih pemula, tipe-tipe pemilih, nomor urut partai, nomor urut calon presiden, dan wakil presiden. Pemaparan dimulai dengan penjelasan pemilihan umum yang akan dilakukan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Kabupaten, Anggota DPRD Provinsi, serta Presiden dan Wakil Presiden RI. Ia juga memaparkan peran penyelenggara pemilu seperti KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Bawaslu.
Lalu, anggota Bawaslu Kota Jayapura, Yohanes Kia Masan menjelaskan tentang pengawasan partisipatif oleh pemilih pemula. Yohanes menggarisbawahi tujuan pengawasan partisipatif untuk menjaga integritas pemilu, mencegah konflik, mendorong partisipasi publik, membangun karakter dan kesadaran politik masyarakat, serta meningkatkan kualitas demokrasi.
“Bentuk pengawasan partisipatif adalah ikut memantau pelaksanaan pemilu untuk memastikan Pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Melakukan kajian terhadap persoalan-persoalan kepemiluan, ikut mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu sesuai dengan peran sosialnya masing-masing; serta menyampaikan laporan pelanggaran Pemilu,” jelasnya.
Bentuk partisipatif lainnya adalah menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu dan mendukung terciptanya ketaatan peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peran-peran lainnya,” ujarnya.
Sedangkan Koordinator Mafindo Wilayah Jayapura, Dr. Nahria, S.Sos.,M.Si. menjelaskan pentingnya peserta cerdas memilih informasi pemilu yang beredar terutama di media sosial sehingga tidak terperangkap hoaks. Nahria memberikan pemahaman tentang hoaks pemilu sebagai informasi yang salah mengenai aturan, proses, teknis, penyelenggara, dan hasil pemilu yang sengaja disebarkan untuk mengelabui pemilih, merusak kepercayaan publik terhadap pemilu, dan membuat kekacauan. Selain itu ia juga menjelaskan terkait 7 tipe misinformasi dan disinformasi yang dimana Konten hoaks ini bisa berbentuk narasi, foto, video atau gabungan ketiganya. Masyarakat sangat rentan terpapar hoaks saat ini karena 76 persen hoaks pemilu yang beredar berbentuk video, suatu kondisi yang masih sedikit ditemukan pada pemilu 2019.
Selain itu, potensi Pilpres dua putaran di Pemilu 2024 juga memberikan ruang yang lebih lama bagi peredaran hoaks serta Algoritma media sosial menciptakan ruang gema yang menjerat pada lingkup preferensi informasi dan konten tertentu. Hoaks pemilu sangat berbahaya karena dapat mendelegitimasi proses dan hasil pemilu, mengacaukan informasi pemilu, mengganggu hak pilih hingga dapat digunakan memenangkan kompetisi pemilu dengan cara memanipulasi informasi.
Nahria juga memberikan panduan cara mengidentifikasi berita hoaks dan menekankan pentingnya cek fakta dalam mengonsumsi informasi, terutama dalam menghadapi tantangan isu-isu politik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilih pemula, sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan bijak dalam proses demokrasi. *** (Rilis)
