KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Ketua Komisi V DPR Papua, Dina Laura Rumbiak mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Papua segera menyelesaikan pemalangan SMA Negeri 3 Buper yang dilakukan oleh pemilik hak ulayat sejak Januari 2025.
Hingga kini, aktivitas belajar mengajar di SMA N 3 Buper masih terhenti akibat aksi pemalangan.
“Akibat pemalangan, pelajar SMA 3 Buper tidak bisa sekolah. Penyelesaian pemalangan tidak cukup hanya dengan pendekatan persuasif. Perlu langkah hukum untuk memastikan keabsahan lahan tempat sekolah tersebut berdiri,” jelasnya, Rabu 16 April 2025.
Menurutnya, masalah seperti ini tidak seharusnya mengorbankan pendidikan anak-anak kita. “Kami tidak mau proses belajar mereka terhambat karena persoalan hak ulayat,” tegasnya.
Ia juga mendesak Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Papua untuk lebih serius memperhatikan legalitas aset-aset milik pemerintah, khususnya yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan.
“Kami minta semua aset daerah lainnya di Dinas Pendidikan diperhatikan keabsahannya agar tidak terjadi lagi masalah serupa yang menghambat pendidikan anak-anak Papua,” tambahnya.
Fokus Pendidikan dan Kesehatan
Dalam triwulan pertama tahun ini, Komisi V DPR Papua telah melaksanakan sejumlah kegiatan, termasuk reses dan penyusunan program kerja. Salah satu fokus utama adalah meninjau langsung proses pendidikan di berbagai daerah.
“Kami baru saja menyelesaikan reses pertama. Tentu ini belum maksimal, masih banyak hal yang perlu kami perjuangkan,” ungkap Dina.
Dina juga menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kita harus bekerja lebih maksimal dengan mengelola aset yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Di bidang kesehatan, Komisi V telah menerima banyak aspirasi dari tenaga medis dan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Papua.
Dina menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan, kesejahteraan tenaga medis, serta fasilitas penunjang kesehatan.
“Pelayanan kesehatan masih menghadapi banyak persoalan, termasuk keterbatasan tenaga medis dan ketersediaan obat-obatan. Kami harap ke depan hal ini dapat diperhatikan dengan serius agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak,” pungkasnya. *** (Imelda)
