KABARPAPUA.CO, Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan modal usaha menjadi salah satu strategi untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem.
Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, S.Sos, M.K.P pada saat membuka acara Rakor Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Senin 2 Desember 2024.
Pada periode 2023-2024 tercacat penurunan kasus yang signifikan di beberapa kabupaten. Kabupaten Dogiyai misalnya dari 49.362 kasus menjadi 25.144 kasus atau turun 19,8 persen.
Kabupaten Puncak Jaya dari 46.172 kasus menjadi 25.396 kasus atau turun 19,5 persen. Kemudian, Kabupaten Nabire dari 43.576 kasus menjadi 16.735 kasus atau turun 15,3 persen.
Ukkas menerangkan kemiskinan ekstrem adalah salah satu tantangan serius yang dihadapi bersama. Data menunjukkan masyarakat dalam kategori ini hidup di bawah standar kesejahteraan minimum, sering kali tanpa akses yang memadai.
Selain akses pendidikan, juga akses kesehatan, pekerjaan, bahkan kebutuhan pokok seperti makanan dan tempat tinggal yang layak. Situasi ini memerlukan upaya bersama yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Hari ini, kita berkumpul untuk menyelaraskan langkah, memperkuat kolaborasi, dan mencari solusi inovatif dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat maupun Daerah,” katanya.
Menurut Ukkas, dengan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, tantangan besar ini dapat diatasi bersama. Kemenko PMK RI telah mengeluarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3PE) periode tahun 2024-2024
Data Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Foto bersama Rakor Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Papua Tengah, Senin 2 Desember 2024. (Humas Pemprov Papua Tengah)
Adapun data P3PE periode tahun 2023-2024 dari Kemenko PMK RI yang diolah BAPPERIDA. Kabupaten Nabire Jumlah kasus 16.735, Kabupaten Puncak Jaya jumlah kasus 25.396, Kabupaten Paniai jumlah kasus 7.050.
Kemudian, Kabupaten Mimika jumlah kasus 11.034, Kabupaten Puncak jumlah kasus 31.904. Kabupaten Dogiyai jumlah kasus 25.144, Kabupaten Intan Jaya jumlah kasus 4.416 dan Kabupaten Deiyai jumlah kasus 8.104.
Ia melanjutkan pada 2022 terdapat 267.129 kasus, sedangkan pada 2023 sebanyak 129.783 kasus. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan kasus sebanyak 137.346 atau sebesar 9 persen.
Langkah konkret Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam Penanganan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem selama periode 2023-2024 terus digenjot. Misalnya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 321,6 miliar.
Anggaran ini untuk program penanganan ekstrem termasuk bantuan BLT dan penanaman modal usaha. Lalu memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan berbasis data yang akurat dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran serta penguatan koordinasi antar instansi.
Adapun kunci keberhasilan yang diraih, adanya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat perlu bersatu padu dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis.
“Dalam momentum ini saya mengharapkan adanya evaluasi kebijakan yang telah berjalan. (Lalu) Menyusun rencana kerja yang strategis dan inovatif dan memastikan implementasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin ekstrem,” ucapnya. *** (Rilis)
