KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua melalui Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 menyalurkan sebanyak 165 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh jajaran polres di wilayah hukum Polda Papua.
Distribusi ini dipimpin langsung Wakapolda Papua, Brigjen Polisi Faizal Ramadhani didampingi Kombes Polisi I Gusti Gede Era Adhinata selaku Direktur Reskrimsus Polda Papua.
Menurut Era, hal ini sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional yang dipimpin oleh Kabareskrim Polri selaku Kepala Satgas Pengendalian Harga Beras tingkat pusat.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengendalikan harga beras agar masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau,” ujar Era, Kamis, 6 November 2025.
Era juga menyampaikan, beras SPHP sebanyak 165 ton telah didistribusikan ke tiga wilayah utama yaitu Provinsi Papua (95 ton), Papua Pegunungan (30 ton), Papua Selatan (40 ton).
“Jadi wilayah jajaran Polda Papua sudah disalurkan ke Polres Jayapura Kota, Jayapura, Keerom, Sarmi, Biak Numfor, Supiori, Waropen, dan Kepulauan Yapen. Masing-masing 10 ton,” katanya.
Sementara untuk Provinsi Papua Pegunungan di Polres Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, masing-masing 10 ton. “Provinsi Papua Selatan (40 ton) di Polres Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat, masing-masing 10 ton,” ucapnya.
Ia mengaku distribusi ini juga berfungsi sebagai uji petik untuk mengukur respons masyarakat terhadap beras SPHP dan mengidentifikasi tantangan logistik di wilayah dengan kondisi geografis ekstrem seperti Pegunungan Bintang.
“Kalau uji petik ini berhasil dan masyarakat antusias, maka kita akan perluas distribusi ke seluruh kabupaten,” tambah Era.
Polda Papua menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP sebesar Rp67.500 per 5 kilogram atau Rp13.500 per kilogram. Masyarakat diminta melaporkan ke Polres terdekat jika menemukan penjualan di atas harga tersebut.
“Meski ada variasi harga karena ongkos transportasi, tetap harus di bawah HET,” tegasnya.
Kepala Perum Bulog Papua, Ahmad Mustari, menyampaikan apresiasi atas kerja sama strategis antara Polda Papua dan Bulog dalam menjaga pasokan pangan di wilayah timur Indonesia.
“Sejak Juli hingga awal November, kami telah menyalurkan sekitar 800 ton beras SPHP. Program ini akan berlanjut hingga akhir Desember,” kata Ahmad.
Bulog dan Polda Papua juga berencana menambah pasokan beras SPHP untuk wilayah dengan biaya transportasi tinggi seperti Pegunungan Bintang dan Yahukimo, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati beras dengan harga stabil. ***(Imelda)
