KABARPAPUA.CO, Nabire – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes) terus memperkuat pengawasan mutu layanan kesehatan.
Hal ini dibuktikan dengan kunjungan kerja (kunker) langsung jajaran Ditjen Farmalkes ke Rumah Sakit BLUD RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, guna meninjau fasilitas medis dan pengelolaan ketersediaan farmasi pada Kamis, 2 Juli 2026.
Kunker ini dipimpin langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Farmalkes beserta tim teknis. Dalam tinjauan tersebut, rombongan menelusuri berbagai area krusial seperti instalasi farmasi, ruang rawat inap, hingga pusat pelayanan alat kesehatan radiologi.
Menurut Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan Bina Wilayah Papua, Dr. Jefri Ardiyanto, pengecekan ini bertujuan memverifikasi kesiapan sarana, prasarana, dan alkes, agar sesuai standar kelas rumah sakit yang telah ditetapkan pada 5 kabupaten di Papua Tengah, yaitu Deyai, Dogiyai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.
“RSUD Mulia ini memang satu diantara 5 rumah sakit yang akan kami tingkatkan ke C. Tahun 2026 kami akan mulai proses tender untuk detail engineering design (DED), dan tahun 2028 akan mulai pembangunannya,” terang Jefri.
Selain memastikan pembangunan, ketersediaan alkes juga menjadi perhatian. Langkah ini sejalan dengan komitmen transformasi sistem kesehatan nasional agar fasilitas di daerah mampu memberikan pelayanan prima.
“Di samping bangunannya, alkes dan obat juga kami cek, termasuk sumber daya manusianya. Jadi bidang kami memastikan semua itu tidak kosong,” ujarnya.
Jefri juga menyoroti pendistribusian obat ke pelosok daerah. Sebab di Papua Tengah sendiri, pasokan obat berpusat Nabire sebagai ibukota provinsi.
Sehingga menimbang hal itu, kata Jefri, segera dicari solusi terkait pendistribusian ke daerah dengan pembangunanInstalasi Farmasi Pusat (IFP).
“Sistem ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kekosongan obat dan mengoptimalkan penggunaan produk alkes produksi ke 8 kabupaten di Papua Tengah,” jelasnya.
Jefri juga melihat biaya pengangkutan lebih mahal. “Sehingga menangani hal itu, rencananya kami akan dukung pembangunan IFP di Timika dan Nabire. Ini untuk meng-cover obat ke daerah, sehingga kendala ini bisa teratasi,” jelasnya.
Dengan adanya kunjungan ini, Ditjen Farmalkes menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terhadap regulasi teknis yang berlaku. ***(Agies Pranoto)
