KABARPAPUA.CO, Jakarta– Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, melayangkan kritik pedas kepada Pemerintah Pusat terkait pemangkasan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di tengah upaya percepatan pembangunan di provinsi baru.
Kritikan keras ini disampaikan langsung di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Kamis 13 Maret 2025.
Rapat yang bertujuan mengevaluasi perkembangan empat provinsi baru di Papua itu menjadi panggung bagi Gubernur Meki untuk menyoroti masalah anggaran. Menurutnya, pemangkasan Dana Otsus, yang diperburuk oleh pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), telah menghambat kemajuan pembangunan di Papua Tengah.
“Apa artinya Otsus di tanah Papua kalau dana Otsus dipangkas Pemerintah Pusat,” kata Nawipa dengan nada tegas.
Gubernur Meki mengingatkan bahwa Otsus diberikan sebagai upaya meredam isu Papua Merdeka, namun kondisi pemangkasan saat ini justru mempersulit pemerintah daerah membuat kebijakan strategis. Ia menegaskan perbedaan kondisi geografis Papua yang ekstrem.
“Kondisi geografis di Papua sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Semua Pakai pesawat, helikopter, tantangan yang besar. Jadi kita [di Papua] itu spesial sama dengan Aceh,” jelasnya.
Oleh karena itu, Papua membutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk menyelenggarakan pelayanan publik dasar, dan pemangkasan dana Otsus dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Mantan Bupati Paniai ini menuntut agar Pemerintah Pusat memberikan Dana Otsus secara penuh agar Papua dapat membangun secara optimal. Ia berharap Komisi II DPR RI ikut bertanggung jawab atas pemangkasan anggaran tersebut, karena untuk meletakkan pondasi yang kuat di provinsi baru dibutuhkan biaya yang memadai.
“Dari ruang inilah daerah otonomi baru terbentuk, dari ruang inilah Orang Papua bisa dibelah, bisa dibantu,” ujar Meki. *** (rilis)
