KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Kantor Imigrasi kelas I TPI Jayapura mengamankan pria warga negara asing (WNA) Pantai Gading usai membuat keributan di wilayah Entrop.
Dari hasil pemeriksaan, WNA Pantai Gading bernama Kouame Dongo sudah tidak memiliki izin tinggal di Indonesia. Dimana masa berlaku izin tinggal di Indonesia telah habis pada 2019.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Ronny Fajar Purba, menjelaskan WNA tersebut diamankan pada Kamis 17 Oktober 2024. Awalnya petugas Imigrasi mendapat informasi dari warga bahwa ada WNA yang membuat keributan di Entrop.
“Petugas kami langsung mengamankan (Kouame Dongo) di area Hotel Horison Ultima Entrop,” kata Ronny dalam pers rilis di Jayapura, Selasa 22 Oktober 2024.
Saat petugas melakukan penangkapan, Kouame Dongo sempat menunjukan paspor dan izin tinggal. Hanya saja izin tinggal telah habis masa berlakunya pada 20 September 2019. “Ini artinya WNA sudah tidak memiliki ijin tinggal,” terangnya.
Jadi Korban Pencurian hingga Hidup Menggelandang
Kantor Imigrasi Jayapura merilis penangkapan WNA Pantai Gading di wilayah Entrop. (KabarPapua.co/Imelda)
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kouame Dongo sebelumnya adalah pemegang KITAP dan bekerja pada PT Kouame Global Bussines di Jakarta Barat. Pada 2016, yang bersangkutan ke Kota Jayapura untuk melanjutkan bisnisnya.
Hanya saja, Kouame Dongo mengalami musibah kecurian hingga semua barang-barangnya raib. Kouame Dongo kemudian memutuskan untuk tinggal dan menetap di Jayapura.
“Dengan melihat kondisinya, kami belum akan menaikan ke penyidikan. (WNA) dalam kondisinya seperti orang gelandangan, dan tempat tinggalnya selalu berpindah-pindah tempat,” ungkapnya.
Atas dasar itu juga, kata Ronny, Kouame Dongo diduga melanggar Pasal 78 ayat 3 UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Dalam pasal tersebut, WNA pemegang izin tinggal kedaluwarsa lebih dari 60 hari dan masih di Indonesia, akan dikenai tindakan administratif berupa deportasi.
Saat ini, Imigrasi Jayapura akan melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Pantai Gading. “Langkah ini guna memastikan keberadaannya dan juga untuk bisa difasilitasi menerbitkan paspornya,” katanya. *** (Imelda)
