KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Tanah Papua, di bawah pimpinan Charly Lagefa, menegaskan komitmennya untuk menjaga demokrasi di Tanah Papua menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dijadwalkan pada Agustus 2025.
Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), yang menyatakan bahwa pemilihan gubernur harus diulang. Putusan ini didasarkan pada cacat administrasi yang ditemukan dalam proses sebelumnya, termasuk ketidaksesuaian salah satu berkas penting.
Menurut Pimpinan BADKO HMI Tanah Papua Charly Lagefa, BADKO HMI menyoroti bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang melelahkan dan memakan banyak anggaran seharusnya dapat dihindari jika penyelenggara pemilu, yakni KPU Papua dan Bawaslu Papua, menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan.
“Sidang DKPP sebelumnya juga memutuskan bahwa KPU Papua melakukan pelanggaran fatal terkait penetapan salah satu pasangan calon gubernur yang berkaitan dengan SUKET. Kami melihat ini sebagai bentuk pencederaan terhadap demokrasi di Tanah Papua,” kata Charly menirukan narasi Pengurus BADKO HMI Tanah Papua yang diterima wartawan, Senin malam, 24 Maret 2025.
Charly Lagefa dan segenap pengurus BADKO HMI Tanah Papua juga mendesak KPU Papua dan Bawaslu Papua untuk bekerja dengan mengedepankan prinsip-prinsip jujur, adil (jurdil), dan langsung, umum, bebas, rahasia (luber). Sebagai lembaga independen, KPU dan Bawaslu diharapkan bersikap tegas dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun dalam menjaga demokrasi.
Selain itu, kata Charly, BADKO HMI Tanah Papua juga menanggapi serius dinamika politik identitas yang berkembang di media sosial akhir-akhir ini. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh opini yang dapat memecah belah keharmonisan yang telah lama terjalin di Tanah Papua,” tambahnya.
BADKO HMI Tanah Papua berharap PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Tanah Papua yang akan datang, dapat berjalan dengan baik dan melahirkan pemimpin yang mampu merangkul semua kalangan masyarakat, demi masa depan Papua yang lebih harmonis dan demokratis. ***(Faisal Narwawan)
