Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

KABAR JAYAWIJAYA · 22 Jan 2024 10:22 WIT

Administrasi PAW DPRD Jayawijaya Partai Demokrat Mulai Diproses


					Rapat Pembahasan sekaligus Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan PAW 6 DPRD Jayawijaya Perbesar

Rapat Pembahasan sekaligus Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan PAW 6 DPRD Jayawijaya

KABARPAPUA.CO, Wamena– Forkompinda dan pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Jayawijaya menggelar rapat sekaligus penandatangan berita acara kesepakatan percepatan proses PAW bagi anggota DPRD Jayawijaya yang berpindah partai. 

Penjabat (Pj) Bupati Jayawijaya, Dr Sumule Tumbo, SE.,MM mengatakan hal ini mengacu usulan PAW sesuai ketentuan jika mencalonkan lagi, tapi pindah partai maka konsekuensinya segera dilakukan pemberhentian.

Rapat Pembahasan sekaligus Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan PAW 6 DPRD Jayawijaya. (Kabarpapua.co/Stefanus Tarsi)

“Secara bersama, hari ini kami melakukan pertemuan dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Jayawijaya, Forkompinda dan mengundang Ketua DPRD Jayawijaya namun tidak sempat datang, sehingga pihaknya akan tetap melakukan proses PAW bagi ketua dan sejumlah DPRD Jayawijaya yang telah berpindah partai,” katanya, Jumat, 19 Januari 2024.

Langkah ini ditempuh mendasari sesuai regulasi terdapat 3 undang-undang, satu peraturan pemerintah dan PKPU yang mengatur ketentuan itu yakni, Pasal 139 Ayat 2 huruf i dan Pasal 193 ayat 2 Huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik serta Pasal 99 Ayat 3 huruf i PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD provinsi/kabupaten/kota.

 “Isinya menegaskan bahwa anggota DPRD diberhentikan antar waktu jika menjadi anggota partai politik lain,” jelasnya.

Rapat Pembahasan sekaligus Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan PAW 6 DPRD Jayawijaya. (Kabarpapua.co/Stefanus Tarsi)

Selain itu, dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten atau kota dan Kemudian pasal 7 ayat (1) huruf t peraturan KPU menyatakan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. 

“Persyaratan itu antara lain mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD yang dicalonkan oleh Partai politik yang berbeda dengan Partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir,” sebutnya.

Rapat Pembahasan sekaligus Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan PAW 6 DPRD Jayawijaya. (Kabarpapua.co/Stefanus Tarsi)

“Dalam undang -undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur ketentuan untuk dasar melaksanakan PAW, sehingga tak bisa untuk dihalang-halangi kalau memang pemerintah berkomitmen untuk melayani masyarakat, juga harus menjadi contoh keteladanan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” sambung Sumule. 

Menurut Sumule, langkah PAW ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan konsekuensi dengan peraturan daerah tentang APBD TA 2024 untuk mempercepat proses pelayanan dasar kepada masyarakat. *** (Stefanus Tarsi)

Artikel ini telah dibaca 418 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

KPU Jayawijaya Buka Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

27 February 2024 - 20:59 WIT

Temuan Saat PSU di Wamena Kota, TPS Pindah hingga Pemilih Tak Sesuai DPT

24 February 2024 - 20:57 WIT

Pemkab Jayawijaya Bentuk Tim Kawal Bantuan Pangan untuk 38.825 Keluarga

24 February 2024 - 18:59 WIT

Logistik PSU 94 TPS Tiba di Bandara Wamena, Surat Suara Lipat Hari Ini

21 February 2024 - 19:38 WIT

Sederet Poin Penting Sukseskan PSU di 94 TPS, KPU Jayawijaya Wajib Perhatikan!

19 February 2024 - 20:20 WIT

94 TPS di Jayawijaya Akan Gelar PSU pada 24 Februari, KPPS Tak Diganti

19 February 2024 - 19:25 WIT

Trending di KABAR JAYAWIJAYA