KABARPAPUA.CO, Serui– Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kepulauan Yapen akan melakukan verifikasi faktual kepada ribuan warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya dinonaktifkan.Hal ini menyusul perubahan status kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2026.
Dari sekitar 17 ribu peserta yang terdampak penonaktifan, pemerintah daerah telah berhasil mengaktifkan kembali 2.000-an peserta. Sementara itu, ribuan warga lainnya masih menjadi sasaran pendataan dan verifikasi untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Yapen, Saskar Paiderouw mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan berkaitan dengan perubahan kategori desil kesejahteraan masyarakat, dari kelompok desil 1, 2, dan 3 menjadi desil 6, 7, hingga 8.
“Banyak masyarakat yang sebenarnya kategori tidak mampu, tetapi tiba-tiba masuk dalam desil 6, 7, bahkan 8 sehingga BPJS-nya menjadi terputus. Karena itu, kami perlu melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi rumah dan pendapatan masyarakat,” ujar Saskar Paiderouw.
Verifikasi akan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga dengan memperhatikan kondisi tempat tinggal, pendapatan, serta kemampuan ekonomi setiap keluarga.
Pelaksanaan pendataan tersebut akan melibatkan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Proses verifikasi juga akan menggunakan aplikasi Perlindungan Jaminan Sosial (Perlinsos).
Sebagai tahap awal, Dinas Sosial telah memberikan pelatihan kepada operator kampung di tiga distrik, yakni Yapen Selatan, Anotaurei, dan Yawakukat. Tim pendataan akan melibatkan pendamping Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesehatan, tenaga distrik, serta staf Dinas Sosial.
Saskar menjelaskan, perubahan status desil dalam DTSEN tidak hanya berdampak terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap penerimaan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Penyaluran bantuan sosial tahap ketiga dan keempat yang direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026 juga berpotensi tidak diterima oleh sebagian masyarakat yang mengalami perubahan status kesejahteraan.
Pihaknya berharapverifikasi faktual ini dapat membantu mengembalikan hak kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat yang secara kondisi ekonomi masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. “Targetnya 40 – 60 persen dari peserta yang dinonaktifkan dapat kembali diaktifkan setelah proses verifikasi selesai.” *** (Ainun Faathirjal)
