KABARPAPUA.CO, Nabire– Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
Langkah konkret ini diwujudkan melalui gelaran Focus Group Discussion (FGD) dengan tema: “Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Menuju Papua Tengah yang Ramah, Setara, dan Berkelanjutan.”
Kegiatan diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah yang menekankan pendidikan inklusif tidak sekadar formalitas menerima ABK di sekolah reguler. Lebih dari itu, kesiapan tenaga pendidik, peran aktif orang tua, hingga penyediaan sarana asesmen dan terapi yang jelas menjadi fokus utama yang harus segera dibenahi.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun yang mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan pentingnya mengubah cara pandang masyarakat terhadap ABK.
Dalam FGD tersebut terdapat 3 target utama yakni merumuskan struktur dan fungsi operasional Unit Layanan Disabilitas (ULD) agar mudah diakses masyarakat, membangun jalur penanganan lanjutan dan terapi ABK yang terkoordinasi dan tidak berbelit-belit.
“Termasuk menghimpun sinergi lintas sektor, melibatkan dinas kesehatan, dinas sosial, perlindungan perempuan dan anak, Bappeda, sekolah, tenaga profesional, hingga lingkup keluarga,” katanya, Rabu 16 September 2026.
Kolaborasi inklusif ini dibuktikan dengan hadirnya berbagai pemangku kepentingan dalam forum tersebut, mulai dari perwakilan perangkat daerah, tenaga kesehatan dan terapis, Guru Pendamping Khusus (GPK), para orang tua, hingga anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri. *** (Agis Pranoto)
